Pilgub DKI Sarana Memilih Pemimpin Sesuai Kebutuhan Warga Jakarta
Selasa, 18 April 2017 - 17:57 WIB
Pilgub DKI Sarana Memilih Pemimpin Sesuai Kebutuhan Warga Jakarta
A
A
A
JAKARTA - PA GMNI mengajak masyarakat menjadikan Pilgub DKI sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang sesuai kebutuhan warga Jakarta. Ini dilakukan agar Ibu Kota ini benar-benar dapat menjadi kota yang mencerminkan peradaban tinggi bangsa Indonesia di mata rakyat Indonesia sendiri dan juga dunia internasional.
Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah mengatakan, Pilgub DKI Jakarta satu-satunya momen pilkada serentak 2017 yang marak diwarnai dengan aksi propaganda isu pribumi dan nonpribumi. Kenyataan tersebut tentu saja membuat perasaaan kebangsaan kita menjadi miris.
Hal itu bukan saja membuat kohesifitas persatuan nasional menjadi terkikis, tetapi di dalam propaganda itu juga terkandung misi politik pecah belah atau devide et impera yang dulu dipraktikkan Belanda sehingga dapat menguasai dan menjajah Indonesia ratusan tahun lamanya.
“Di masa-masa kolonialisme melawan penjajah hampir semua komponen bangsa sudah ikut terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan komunitas Tionghoa juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia,” kata Basarah kepada wartawan, Selasa (18/4/2017).
Basarah memaparkan dalam Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyebutkan Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli juga tidak pernah dimaksudkan untuk membedakan hanya warga negara Indonesia pribumi yang dapat menjadi Presiden dan warga negara Indonesia nonpribumi (peranakan) dibatasi tidak dapat menjadi calon Presiden.
“Bung Hatta berpandangan seorang Indonesia tulen haruslah menghilangkan penyakit provinsialisme. Seorang Indonesia tulen tak perlu curiga atau menutup diri terhadap kehadiran manusia-manusia Indonesia lain yang mungkin berbeda suku, agama, keyakinan politik, dan lain-lain. Pendek kata, manusia Indonesia asli tak lagi mengenal label pribumi dan pendatang," ujarnya.
Basarah melanjutkan, Negara, melalui UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, secara tegas memberikan pengakuan yang sama dengan tidak membeda-bedakan warga negaranya dalam mendapatkan akses sosial maupun hukum. Bertolak belakang dengan itu, ada jenis nasionalisme etnis (ethnic nationalism), di mana ikatan kebangsaan yang dibangun berdasar kesamaan bahasa, kebudayaan dan darah keturunan etnis.
Menurut Basarah, Pilgub DKI ini adalah agenda negara dan bukan agenda agama untuk memilih pelayan masyarakat dan bukan pemimpin agama, hendaknya semua pihak tunduk pada otoritas hukum negara yang telah kita sepakati bersama secara nasional. “Kita jadikan Pilgub DKI ini sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang sesuai kebutuhan warga Jakarta agar Ibu Kota Negara ini benar-benar dapat menjadi kota yang mencerminkan peradaban yang tinggi bangsa Indonesia di mata rakyat Indonesia sendiri dan juga dunia internasional,” ucapnya.
Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah mengatakan, Pilgub DKI Jakarta satu-satunya momen pilkada serentak 2017 yang marak diwarnai dengan aksi propaganda isu pribumi dan nonpribumi. Kenyataan tersebut tentu saja membuat perasaaan kebangsaan kita menjadi miris.
Hal itu bukan saja membuat kohesifitas persatuan nasional menjadi terkikis, tetapi di dalam propaganda itu juga terkandung misi politik pecah belah atau devide et impera yang dulu dipraktikkan Belanda sehingga dapat menguasai dan menjajah Indonesia ratusan tahun lamanya.
“Di masa-masa kolonialisme melawan penjajah hampir semua komponen bangsa sudah ikut terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan komunitas Tionghoa juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia,” kata Basarah kepada wartawan, Selasa (18/4/2017).
Basarah memaparkan dalam Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyebutkan Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli juga tidak pernah dimaksudkan untuk membedakan hanya warga negara Indonesia pribumi yang dapat menjadi Presiden dan warga negara Indonesia nonpribumi (peranakan) dibatasi tidak dapat menjadi calon Presiden.
“Bung Hatta berpandangan seorang Indonesia tulen haruslah menghilangkan penyakit provinsialisme. Seorang Indonesia tulen tak perlu curiga atau menutup diri terhadap kehadiran manusia-manusia Indonesia lain yang mungkin berbeda suku, agama, keyakinan politik, dan lain-lain. Pendek kata, manusia Indonesia asli tak lagi mengenal label pribumi dan pendatang," ujarnya.
Basarah melanjutkan, Negara, melalui UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, secara tegas memberikan pengakuan yang sama dengan tidak membeda-bedakan warga negaranya dalam mendapatkan akses sosial maupun hukum. Bertolak belakang dengan itu, ada jenis nasionalisme etnis (ethnic nationalism), di mana ikatan kebangsaan yang dibangun berdasar kesamaan bahasa, kebudayaan dan darah keturunan etnis.
Menurut Basarah, Pilgub DKI ini adalah agenda negara dan bukan agenda agama untuk memilih pelayan masyarakat dan bukan pemimpin agama, hendaknya semua pihak tunduk pada otoritas hukum negara yang telah kita sepakati bersama secara nasional. “Kita jadikan Pilgub DKI ini sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang sesuai kebutuhan warga Jakarta agar Ibu Kota Negara ini benar-benar dapat menjadi kota yang mencerminkan peradaban yang tinggi bangsa Indonesia di mata rakyat Indonesia sendiri dan juga dunia internasional,” ucapnya.
(whb)
