Di Kantor PDIP, Ribuan Tenaga Honorer Pemerintah Deklarasi Dukungan ke Ahok-Djarot
Sabtu, 08 April 2017 - 19:52 WIB
Di Kantor PDIP, Ribuan Tenaga Honorer Pemerintah Deklarasi Dukungan ke Ahok-Djarot
A
A
A
JAKARTA - Massa buruh instansi pemerintahan berkumpul dalam konsolidasi temu akbar Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, mereka juga mendeklarasikan dukungan di Pilgub DKI untuk cagub petahana Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, serta sejumlah pengurus DPP PDIP serta sejumlah anggota DPRD PDIP dari beberapa daerah.
Para buruh di instansi pemerintahan menyuarakan dukungan kepada Ahok-Djarot sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariani. Dia menegaskan bahwa pihaknya bersama PDIP sepenuhnya mendukung Ahok-Djarot untuk menang dalam Pilgub 2017.
Mariani juga mengatakan, jika pasangan Ahok-Djarot menang, besar harapannya bahwa yang namanya pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, pegawai tetap non PNS akan diangkat menjadi PNS.
"Inilah harapan sekaligus perjuangan kami. Dan secara konkrit akan diwujudkan dalam dukungan di Pilkada," ujar Mariani di Kantor DPP PDIP, Lenteng AGung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2017).
Ia menjelaskan bahwa ada sekitar 12.000 honorer plus keluarganya yang ada dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Dan sampai saat ini sudah dibentuk 10 DPW termasuk DKI Jakarta.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, mengatakan, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan yang berpihak pada wong cilik termasuk para pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak.
Hasto mengatakan, Ahok-Djarot bisa membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer. Dia lebih menginginkan bagaimana menjadi PNS dan ini harus kita kawal bersama sama dengan mendukung Ahok-Djarot.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partai yang konsisten memperjuangkan nasib pekerja adalah PDIP. Baik yang ada di DPR, DPRD dan semua adalah menjalankan instruksi dari DPP PDIP agar memihak pada buruh termasuk pegawai pemerintah yang belum sejahtera.
"Kami konsisten memperjuangkan ini tidak lain karena memang diawasi dan diperintahkan oleh PDIP," jelas Rieke.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, serta sejumlah pengurus DPP PDIP serta sejumlah anggota DPRD PDIP dari beberapa daerah.
Para buruh di instansi pemerintahan menyuarakan dukungan kepada Ahok-Djarot sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariani. Dia menegaskan bahwa pihaknya bersama PDIP sepenuhnya mendukung Ahok-Djarot untuk menang dalam Pilgub 2017.
Mariani juga mengatakan, jika pasangan Ahok-Djarot menang, besar harapannya bahwa yang namanya pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, pegawai tetap non PNS akan diangkat menjadi PNS.
"Inilah harapan sekaligus perjuangan kami. Dan secara konkrit akan diwujudkan dalam dukungan di Pilkada," ujar Mariani di Kantor DPP PDIP, Lenteng AGung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2017).
Ia menjelaskan bahwa ada sekitar 12.000 honorer plus keluarganya yang ada dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Dan sampai saat ini sudah dibentuk 10 DPW termasuk DKI Jakarta.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, mengatakan, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan yang berpihak pada wong cilik termasuk para pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak.
Hasto mengatakan, Ahok-Djarot bisa membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer. Dia lebih menginginkan bagaimana menjadi PNS dan ini harus kita kawal bersama sama dengan mendukung Ahok-Djarot.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partai yang konsisten memperjuangkan nasib pekerja adalah PDIP. Baik yang ada di DPR, DPRD dan semua adalah menjalankan instruksi dari DPP PDIP agar memihak pada buruh termasuk pegawai pemerintah yang belum sejahtera.
"Kami konsisten memperjuangkan ini tidak lain karena memang diawasi dan diperintahkan oleh PDIP," jelas Rieke.
(ysw)
