Djan Faridz Sarankan Massa Aksi 313 Tak Ke Monas
Rabu, 29 Maret 2017 - 15:51 WIB
Djan Faridz Sarankan Massa Aksi 313 Tak Ke Monas
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menyarankan massa Aksi 313 untuk melakukan demonstrasi di tempat yang sudah dibangun terdakwa dugaa kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok).
Djan mengatakan, dia tak mempermasalahkan massa Aksi 313 yang berasal dari berbagai daerah itu datang ke Jakarta. Malah, dia menyarankan pada massa untuk turut pula melakukan wisata religius ke tempat-tempat yang telah dibangun Ahok sebelum menuntut penjarakan Ahok.
"Saya harapkan agar warga dari daerah datang sekalian ke (makam) Mbah Priuk, ke makamnya Pangeran Jayakarta. Ajak ke Masjid Daan Mogot tuh yang dibangun pak Ahok, Kalijodo juga, biar melihat program pak Ahok," ujarnya pada wartawan di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
"Jadi sekalian jalan-jalan lihat Jakarta, jangan cuma di jalanan mulu, atau Monas mulu," imbuhnya.
Dia menambahkan, dia tak mempersoalkan bila massa aksi 313 menuntut penjarakan Ahok. Namun, hukum di Indonesia itu tak bisa diatur oleh demo-demo belaka sebagaimana kata Bung Karno, Indonesia itu negara hukum, bukan negara hutan rimba.
"Kalau hukum bisa dipengaruhi karena demo, ya sudah buang saja itu pengadilan, bubarin saja," katanya.
Djan mengatakan, dia tak mempermasalahkan massa Aksi 313 yang berasal dari berbagai daerah itu datang ke Jakarta. Malah, dia menyarankan pada massa untuk turut pula melakukan wisata religius ke tempat-tempat yang telah dibangun Ahok sebelum menuntut penjarakan Ahok.
"Saya harapkan agar warga dari daerah datang sekalian ke (makam) Mbah Priuk, ke makamnya Pangeran Jayakarta. Ajak ke Masjid Daan Mogot tuh yang dibangun pak Ahok, Kalijodo juga, biar melihat program pak Ahok," ujarnya pada wartawan di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
"Jadi sekalian jalan-jalan lihat Jakarta, jangan cuma di jalanan mulu, atau Monas mulu," imbuhnya.
Dia menambahkan, dia tak mempersoalkan bila massa aksi 313 menuntut penjarakan Ahok. Namun, hukum di Indonesia itu tak bisa diatur oleh demo-demo belaka sebagaimana kata Bung Karno, Indonesia itu negara hukum, bukan negara hutan rimba.
"Kalau hukum bisa dipengaruhi karena demo, ya sudah buang saja itu pengadilan, bubarin saja," katanya.
(ysw)
