DPRD DKI Nilai Penandatanganan MoU di Kantor Golkar Sangat Politis
Rabu, 22 Maret 2017 - 21:30 WIB
DPRD DKI Nilai Penandatanganan MoU di Kantor Golkar Sangat Politis
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menilai bahwa yang dilakukan perusahaan pelat merah milik Pemprov DKI itu sangat bermuatan politis. Sebab, selain bertempat di kantor partai pendukung calon petahanan, kerjasama tersebut keluar dari konsep revitalisasi angkutan umum.
Terlebih, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono belum dapat menejalsakan teknisnya secara detail. (Baca: Aneh, Bos Transjakarta Teken MoU dengan KWK di Kantor Golkar )
Taufik menjelaskan, revitalisasi angkutan umum yang diwacanakan sejak lama oleh Pemprov DKI itu menyentuh pada sistem rupiah perkilometer dan peremajaan angkutan umum. Hingga saat ini, revitalisasi baru hanya menyentuh Kopaja.
Anehnya lagi, bus-bus kopaja tersebut dan bus yang dibeli oleh PT Transportasi Jakarta serta bus bantuan dari Kementrian Perhubungan dioperasikan di trayek existing angkutan umum.
"Ketika disinggung program penataan transportasi yang belum maksimal melayani masyarakat hingga pemukiman oleh pasangan Anies-Sandi, tiba-tiba Direksi mengadakan kerjasama dengan KWK di kantor Golkar lagi. Sudah deh, BUMD dan perangkat daerah lainya netral enggak usah ikut Pilkada," katanya.
Kegiatan berunsur politis yang dilakukan BUMD dan perangkat daerah lainnya itu, lanjut Taufik bukan kali pertama dilakukan. Dia banyak menemukan BUMD dan perangkat daerah lainnya terus berupaya memenangkan pimpinannya yang kini sedang meejadi calon.
Diantaranya yaitu, BUMD Tjipinang Food Station dan Dharma Jaya yang menjual harga daging Rp35.000 dan bahan pokok lainnya di tengah kampanye putaran kedua Pilgub DKI. Termasuk pencairan dan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Belum lagi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bermain pada daftar pemilih dan surat keterangan. Kami berharap Pemprov DKI tetap bersikap netral," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono mengatakan, kerjasama yang dilakukannya dengan KWK merupakan wujud pengintegrasian dalam rangka menjangkau lingkungan. Dengan begitu, KWK akan berfungsi sebagai pengumpan ke sistem bus rapid transit (BRT).
Saat ini, kata Budi, pihaknya masih menginventarisir dan membahas rumusan yang dibahas meliputi besaran subsidi, penggajian sopir, penerapan trayek dan detail teknis lainnya. Namun, diharapkannya perumusan rampung Maret ini dan bisa diterapkan mulai April nanti.
"Kita sedang inventarisir, sebagai tahap awal kita targetkan 2.000 dari 6.285 armada. Teknisnya sedang kita rumuskan. Nantinya ada kartu layanan gratis pelanggan Transjakarta, pemilik tinggal memperlihatkan kartu pada saat naik angkutan lingkungan, gratis. Kita targetkan setiap hari melayani 30-40 ribu," tegasnya.
Terkait lokasi kerjasama di kantor DPP golkar, Budi tidak mau mempermaslahakanya. Sebab, orientasinya terhadap pelayanan bukan kepentingan. Artinya, diamanapun lokasi kerjasama untuk pelayanan, PT Transportasi Jakarta siap mendatanginya.
"Sebelumnya juga kami dilakukan ditempat-tempat berbeda. Kami ingin mendekatkan diri kepada operator," tegasnya.
Terlebih, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono belum dapat menejalsakan teknisnya secara detail. (Baca: Aneh, Bos Transjakarta Teken MoU dengan KWK di Kantor Golkar )
Taufik menjelaskan, revitalisasi angkutan umum yang diwacanakan sejak lama oleh Pemprov DKI itu menyentuh pada sistem rupiah perkilometer dan peremajaan angkutan umum. Hingga saat ini, revitalisasi baru hanya menyentuh Kopaja.
Anehnya lagi, bus-bus kopaja tersebut dan bus yang dibeli oleh PT Transportasi Jakarta serta bus bantuan dari Kementrian Perhubungan dioperasikan di trayek existing angkutan umum.
"Ketika disinggung program penataan transportasi yang belum maksimal melayani masyarakat hingga pemukiman oleh pasangan Anies-Sandi, tiba-tiba Direksi mengadakan kerjasama dengan KWK di kantor Golkar lagi. Sudah deh, BUMD dan perangkat daerah lainya netral enggak usah ikut Pilkada," katanya.
Kegiatan berunsur politis yang dilakukan BUMD dan perangkat daerah lainnya itu, lanjut Taufik bukan kali pertama dilakukan. Dia banyak menemukan BUMD dan perangkat daerah lainnya terus berupaya memenangkan pimpinannya yang kini sedang meejadi calon.
Diantaranya yaitu, BUMD Tjipinang Food Station dan Dharma Jaya yang menjual harga daging Rp35.000 dan bahan pokok lainnya di tengah kampanye putaran kedua Pilgub DKI. Termasuk pencairan dan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Belum lagi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bermain pada daftar pemilih dan surat keterangan. Kami berharap Pemprov DKI tetap bersikap netral," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono mengatakan, kerjasama yang dilakukannya dengan KWK merupakan wujud pengintegrasian dalam rangka menjangkau lingkungan. Dengan begitu, KWK akan berfungsi sebagai pengumpan ke sistem bus rapid transit (BRT).
Saat ini, kata Budi, pihaknya masih menginventarisir dan membahas rumusan yang dibahas meliputi besaran subsidi, penggajian sopir, penerapan trayek dan detail teknis lainnya. Namun, diharapkannya perumusan rampung Maret ini dan bisa diterapkan mulai April nanti.
"Kita sedang inventarisir, sebagai tahap awal kita targetkan 2.000 dari 6.285 armada. Teknisnya sedang kita rumuskan. Nantinya ada kartu layanan gratis pelanggan Transjakarta, pemilik tinggal memperlihatkan kartu pada saat naik angkutan lingkungan, gratis. Kita targetkan setiap hari melayani 30-40 ribu," tegasnya.
Terkait lokasi kerjasama di kantor DPP golkar, Budi tidak mau mempermaslahakanya. Sebab, orientasinya terhadap pelayanan bukan kepentingan. Artinya, diamanapun lokasi kerjasama untuk pelayanan, PT Transportasi Jakarta siap mendatanginya.
"Sebelumnya juga kami dilakukan ditempat-tempat berbeda. Kami ingin mendekatkan diri kepada operator," tegasnya.
(ysw)
