DTKJ Heran Penandatanganan MoU Kok di Kantor Golkar
Rabu, 22 Maret 2017 - 18:06 WIB
DTKJ Heran Penandatanganan MoU Kok di Kantor Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Leksmono Suryo Putranto heran dengan penandatanganan MoU antara PT Transjakarta dengan KWK di kantor DPP Partai Golkar. Apalagi diketahui kalau Partai Golkar adalah pengusung salah satu cagub di Pilgub DKI Jakarta.
Leksmono mengakui memang banyak anggota KWK yang fungsionalis menjadi anggota partai. Namun, ketika DTKJ yang merupakan mitra Pemprov DKI dalam penataan transportasi menanyakan soal lokasi rapat dan penandatanganan MoU, dijawab kalau lokasinya bergantian.
Dikatakannya, pengurus KWK hanya menjawab bila kegiatan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) 2017 itu dilakukan bergantian.
"Sebelumnya kan di Jakarta Pusat. Nah di Jakarta Barat ya di kantor DPP ini. Kami diundang, bahkan diberikan seragam. Tapi kami tidak ingin mencampurinya," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/3/2017).
Dia mengatakan, kerjasama PT Transportasi Jakarta dengan KWK yang dilakukan di DPP Golkar itu sebenarnya cukup positif untum meningkatkan pelayanan angkutan umum hingga ke lingkungan. Apalagi saat ini angkutan umum kecil seperti KWK, Mikrolet dan sebagainya kurang diminati lantaran banyak Ojek online.
Namun, kata Leksmono, kerjasama tersebut berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam merevitalisasi angkutan umum di wilayahnya. Dimana, bus kecil yang ada saat ini akan dialihkan ke bus sedang agar muat banyak penumpang.
"KWK yang dikerjasamakan ini kan sama mobilnya. Hanya saja mereka dibayar oleh PT Transportasi Jakarta. Ini sebenarnya bagus, tapi daya tampungnya kecil dan kondisinya masih ada yang tidak layak, khususnya soal kemanan dan kenyamanan. Kalau revitalisasi kan diremajakan mobilnya. Jadi selain penumpang gratis, kemanan dan kenyamanan terjamin," katanya.
Leksmono mengakui memang banyak anggota KWK yang fungsionalis menjadi anggota partai. Namun, ketika DTKJ yang merupakan mitra Pemprov DKI dalam penataan transportasi menanyakan soal lokasi rapat dan penandatanganan MoU, dijawab kalau lokasinya bergantian.
Dikatakannya, pengurus KWK hanya menjawab bila kegiatan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) 2017 itu dilakukan bergantian.
"Sebelumnya kan di Jakarta Pusat. Nah di Jakarta Barat ya di kantor DPP ini. Kami diundang, bahkan diberikan seragam. Tapi kami tidak ingin mencampurinya," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/3/2017).
Dia mengatakan, kerjasama PT Transportasi Jakarta dengan KWK yang dilakukan di DPP Golkar itu sebenarnya cukup positif untum meningkatkan pelayanan angkutan umum hingga ke lingkungan. Apalagi saat ini angkutan umum kecil seperti KWK, Mikrolet dan sebagainya kurang diminati lantaran banyak Ojek online.
Namun, kata Leksmono, kerjasama tersebut berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam merevitalisasi angkutan umum di wilayahnya. Dimana, bus kecil yang ada saat ini akan dialihkan ke bus sedang agar muat banyak penumpang.
"KWK yang dikerjasamakan ini kan sama mobilnya. Hanya saja mereka dibayar oleh PT Transportasi Jakarta. Ini sebenarnya bagus, tapi daya tampungnya kecil dan kondisinya masih ada yang tidak layak, khususnya soal kemanan dan kenyamanan. Kalau revitalisasi kan diremajakan mobilnya. Jadi selain penumpang gratis, kemanan dan kenyamanan terjamin," katanya.
(ysw)
