Ini Alasan KWK Gelar Rapat di Kantor Golkar
Rabu, 22 Maret 2017 - 17:30 WIB
Ini Alasan KWK Gelar Rapat di Kantor Golkar
A
A
A
JAKARTA - Rapat Angaran Tahunan (RAT) 2017 yang dilakukan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) ternyata sekaligus dilakukan penandatanganan MoU dengan PT Transjakarta. Sayangnya, rapat ini dilakukan di kantor DPP Partai Golkar sehingga dinilai berbau politis.
Ketua Umum KWK Jakarta Laode Djeni Hasmar mengatakan RAT digelar secara bergiliran di tiap-tiap wilayah Ibu Kota. Tahun ini, yang mendapat giliran merupakan pengurus wilayah Jakarta Barat.
"Kalau ada yang tanya kenapa (RAT digelar) di Golkar? Karena sudah tiap tahun di sini. Tiap giliran pengurus Jakarta barat pasti di sini tempatnya," kata Laode kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (22/3/2017).
Lebih lanjut Laode menyebut jika latar belakang pendirian KWK juga tak lepas dari peran Kosgoro, salah satu organisasi sayap yang tergabung dalam Partai Golkar. Akan tetapi, KWK tetap independen dan tidak berafiliasi dengan partai. (Baca: Aneh, Bos Transjakarta Teken MoU dengan KWK di Kantor Golkar )
"Anggota kita dari mana-mana, ada dari PAN, dari PKS. Enggak cuma Golkar," kata Laode
Setelah penandatanganan MoU, Transjakarta akan menyerahkan proses pembayaran sewa rupiah per kilometer kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Nantinya, pengurus KWK akan memasukkan penawaran ke situs LKPP.
Ketua Umum KWK Jakarta Laode Djeni Hasmar mengatakan RAT digelar secara bergiliran di tiap-tiap wilayah Ibu Kota. Tahun ini, yang mendapat giliran merupakan pengurus wilayah Jakarta Barat.
"Kalau ada yang tanya kenapa (RAT digelar) di Golkar? Karena sudah tiap tahun di sini. Tiap giliran pengurus Jakarta barat pasti di sini tempatnya," kata Laode kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (22/3/2017).
Lebih lanjut Laode menyebut jika latar belakang pendirian KWK juga tak lepas dari peran Kosgoro, salah satu organisasi sayap yang tergabung dalam Partai Golkar. Akan tetapi, KWK tetap independen dan tidak berafiliasi dengan partai. (Baca: Aneh, Bos Transjakarta Teken MoU dengan KWK di Kantor Golkar )
"Anggota kita dari mana-mana, ada dari PAN, dari PKS. Enggak cuma Golkar," kata Laode
Setelah penandatanganan MoU, Transjakarta akan menyerahkan proses pembayaran sewa rupiah per kilometer kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Nantinya, pengurus KWK akan memasukkan penawaran ke situs LKPP.
(ysw)
