Petugas KPPS Diminta Amanah dalam Mendistribusikan C6
Kamis, 16 Maret 2017 - 10:23 WIB
Petugas KPPS Diminta Amanah dalam Mendistribusikan C6
A
A
A
JAKARTA - Ketua Relawan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, Boy Bernadi Sadikin meminta, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) profesional dalam menjalankan tugasnya pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 19 April 2017.
Jangan sampai, kata dia, KPPS tidak memberikan C6 atau undang kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.
"Saya berharap KPPS amanah. Minimal, C6 (undangan kepada pemilih untuk mencoblos, red) diberikan kepada yang punya, bukan dipindahtangankan," kata Boy dalam acara Rembug Reboan di Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu 15 Maret 2017.
Mantan Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta ini mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi internal atas pencoblosan putaran perdana, 15 Februari 2017, kasus tersebut juga muncul di sejumlah TPS.
Boy pun mengingatkan, agar pengurus RT/RW tak teprovokasi oleh intervensi ataupun ancaman dipecat terkait pendistribusian C6 tersebut.
"Jangan takut dipecat karena menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Bapak RT/RW dipilih warga, bukan gubernur," tuturnya.
Jangan sampai, kata dia, KPPS tidak memberikan C6 atau undang kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.
"Saya berharap KPPS amanah. Minimal, C6 (undangan kepada pemilih untuk mencoblos, red) diberikan kepada yang punya, bukan dipindahtangankan," kata Boy dalam acara Rembug Reboan di Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu 15 Maret 2017.
Mantan Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta ini mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi internal atas pencoblosan putaran perdana, 15 Februari 2017, kasus tersebut juga muncul di sejumlah TPS.
Boy pun mengingatkan, agar pengurus RT/RW tak teprovokasi oleh intervensi ataupun ancaman dipecat terkait pendistribusian C6 tersebut.
"Jangan takut dipecat karena menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Bapak RT/RW dipilih warga, bukan gubernur," tuturnya.
(mhd)
