Jalan Perbatasan dan Wisata Harus Diprioritaskan pada RKPMD 2018

SIMALUNGUN - Infrastruktur jalan di daerah menuju kawasan tujuan wisata, perbatasan dengan daerah lain dan menuju ibukota kabupaten diharapkan menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPMD) tahun 2018.

Bupati Simalungun JR Saragih dalam sambutannya pada acara pembukaan Musrenbang dan RKPMD tahun 2018 di Simalungun City Hotel, Pamatang Raya, Selasa (14/2/2017) akan mendukung program pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi utama pariwisata nasional.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Amran Sinaga, Sekdakab Gidion Purba dan para pimpinan SKPD diantaranya Kepala Badan Pendapatan Mixnon Andreas Simamora, Kepala Dinas Kesehatan JM Purba, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Budiman Silalahi, Kepala Dinas Pendidikan Resman Saragih dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Izin Satu PintuWasin Sinaga.

Dalam kesempatan itu JR menegaskan, infrastruktur jalan seperti Raya-Tiga Ras, Pematangsiantar-Parapat, Raya-Pematangsiantar, Raya-Tongging dan Raya-Saribudolok harus menjadi prioritas untuk direalisasikan tahun 2018.

Kemudian, kata dia, jalan-jalan di daerah perbatasan seperti perbatasan Simalungun-Serdang Bedagai, Simalungun-Deli Serdang, serta Simalungun-Batubara dan Asahan, Simalungun Tanah Karo, harus masuk dalam RKPMD 2018.

“Jangan nanti masyarakat yang berbatasan dengan kabupaten lain merasa tidak diperdulikan aspirasinya dan pindah ke daerah lain, bupati disalahkan. Jadi saya minta jalan-jalan rusak di daerah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Simalungun menjadi prioritas dalam RKPMD 2018,” timpal JR.

Bupati Simalungun ini menegaskan, selain itu jalan menuju kawasan pariwisata Danau Toba yang ada di Kabupaten Simalungun seperti di Kecamatan Haranggaol, Tiga Ras dan Parapat serta Pamatang Sidamanik, juga harus menjadi prioritas dalam RKPMD. Ini, lanjut dia, menunggu direalisasikannya pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Parapat dan beroperasinya jalan tol Kualanamu-Tebing Tinggi.

“Jika saya menjadi Gubernur Sumatera Utara, tahun 2019, saya harapkan sudah melihat jalan-jalan menuju daerah tujuan wisata di kawasan Danau Toba dan daerah perbatasan sudah mulus,” ujar JR sambil berkelakar.

JR mengharapkan, program pembangunan daerah yang sudah dimuat dalam RKPMD dan Musrenbang harus menjadi prioritas untuk dilaksanakan,dan mengutamakan aspirasi serta kepentingan masyarakat.

Para kepala desa, lurah dan camat diharapkannya peka dan peduli terhadap aspirasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak menyalahkan Pemkab Simalungun atau bupati jika ada aspirasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tidak diakomodir.

Secara khusus program pembangunan daerah yang masuk dalam RKPMD disinergiskan dengan program pembangunan provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sumut Afifi Lubis yang mewakili gubernur dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang dan RKPMD Kabupaten Simalungun.

Gubernur berharap Musrenbang dan RKPMD yang dilaksanakan Kabupaten Simalungun tetap disenergiskan dengan program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

“Program pembangunan daerah hasil Musrenbang dan menjadi RKPMD Kabupaten Simalungun diharapkan sinergis dengan program pembanguna provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat,” ujar Afifi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba menambahkan, Musrenbang dan RPKMD merupakan media untuk menampung kebutuhan pembangunan daerah yang dibutuhkan masyarakat dari 31 kecamatan.