Kedalaman Tiang Pancang 20 Meter, PT Totalindo: Masih Aman
Rabu, 01 Maret 2017 - 02:30 WIB
Kedalaman Tiang Pancang 20 Meter, PT Totalindo: Masih Aman
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana proyek Rumah Susun Sewa (Rusunawa) KS Tubun, Jakarta Barat memastikan kondisi Rusunawa 17 lantai aman meski hanya memiliki kedalaman tiang pancang sedalam 20 meter. Rencana kedalaman tiang pancang 30 meter terbentur kendala tekhnis struktur tanah.
Project Manager PT Totalindo, Folmer Siregar mengatakan, pemasangan tiang pancang yang dikerjakan PT Totalindo memang tidak seperti rencana awal yang disetujui Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dalam perjalanannya pemasangan tiang pancang hanya bisa dilakukan sedalam 20 meter dan bila dipaksakan 30 meter, kondisi tanah bisa pecah dan itu sudah diteliti oleh konsultan.
"Konsultan independent sudah menghitung gedung 17 lantai dengan tiang pancang 20 meter masih aman. Surat rekomendasinya pun telah dikeluarkan dan dikirimkan ke Pemprov DKI," kata Folmer Siregar di lokasi Rusunawa KS Tubun, Selasa 28 Februari 2017.
Folmer menjelaskan, dengan hanya terpasang 20 meter tentunya ada kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke kas daerah. Hal itu diklaimnya sudah dilakukan yakni sebesar Rp1,1 miliar. Untuk itu, kata dia, bila dikatakan Pemprov DKI rugi, itu tidak mungkin. Justru, PT Totalindo lah yang merugi mengingat ada 80 tiang pancang yang tidak dipakai dengan harga satu tiang pancang itu sekitar Rp3.650.000.
Kendati demikian, lanjut Folmer, lantaran profesional, PT Totalindo tetap mengerjakannya sampai 520 unit dan 113 kios rampung saat ini. Dia memastikan bila Rusunawa ini hanya tinggal menunggu pemasangan listrik.
"Gardunya sudah ada. Tapi Dinas perumahan dan PLN masih berkoordinasi tekhnisnya. Kami sudah kena pinalti, mungkin 15 maret mendatang kami akan serahterimakan kepada Pemprov gedung ini," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rusunawa KS Tubun di Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, seharusnya selesai akhir Desember 2016. Rusun KS Tubun sendiri dibangun pemerintah sejak 2013 lalu dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI melalui tahun jamak. Ketika itu yang menang adalah PT Karya Bisa dengan penawaran Rp16,2 miliar dari plafon Rp17,8 miliar. Pada 2014, pembangunan rusun setinggi 16 lantai itu dilanjutkan kembali dengan anggaran Rp92,1 miliar.
Kali ini yang menang PT Totalindo Eka Persada dengan penawaran sebesar Rp89,2 miliar terendah dibandingkan pesaingnya ketika itu PT Waskita Karya yang menawar Rp90,1 miliar. Ketika Totalindo Eka Persada yang membangun, Inspektorat DKI Jakarta menemukan praktik lancung. Temuan itu seperti tertulis dalam laporan hasil investigasi Inspektorat 17 Mei 21016.
Dalam laporannya, Inspektorat menyebut Totalindo melanggar kontrak pembangunan. Seharusnya, perusahaan yang bermarkas di Tebet, Jakarta Selatan itu memancang tiang pasung rusun sedalam 30 meter, seperti yang tertera dalam desain dan rancangan anggaran biaya. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, Totalindo hanya memancang fondasi sedalam 20 meter.
Gara-gara itu pemerintah Jakarta merugi Rp1,1 miliar. Salah satu rekomendasi dari Inspektorat yakni memerintah Dinas Perumahan untuk memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Totalindo sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kepala Dinas Perumahan, Arifin juga mengakui ada persoalan di Rusun KS Tubun. Tapi, kata dia, uang kerugian sebesar Rp1,1 miliar sudah dikembalikan oleh Totalindo ke kas daerah pada 7 Januari 2016. Bahkan, kata dia, denda keterlambatan pembangunan juga sudah disetor. Untuk itu, dirinya tidak bisa memasukan PT Totalindo ke daftar hitam karena uangnya sudah dibalikin.
Selain itu, kata Arifin, berdasarkan laporan anak buahnya, tiang pancang tak bisa sampai 30 meter karena pada saat pemasangan ketemu tanah keras. Ia menjelaskan, tekstur tanah tak semuanya rata.
"Ahli teknis sudah melakukan uji beton terhadap bangunan tersebut. Hasilnya, rusun tersebut layak dan aman untuk ditempati," pungkasnya.
Project Manager PT Totalindo, Folmer Siregar mengatakan, pemasangan tiang pancang yang dikerjakan PT Totalindo memang tidak seperti rencana awal yang disetujui Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dalam perjalanannya pemasangan tiang pancang hanya bisa dilakukan sedalam 20 meter dan bila dipaksakan 30 meter, kondisi tanah bisa pecah dan itu sudah diteliti oleh konsultan.
"Konsultan independent sudah menghitung gedung 17 lantai dengan tiang pancang 20 meter masih aman. Surat rekomendasinya pun telah dikeluarkan dan dikirimkan ke Pemprov DKI," kata Folmer Siregar di lokasi Rusunawa KS Tubun, Selasa 28 Februari 2017.
Folmer menjelaskan, dengan hanya terpasang 20 meter tentunya ada kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke kas daerah. Hal itu diklaimnya sudah dilakukan yakni sebesar Rp1,1 miliar. Untuk itu, kata dia, bila dikatakan Pemprov DKI rugi, itu tidak mungkin. Justru, PT Totalindo lah yang merugi mengingat ada 80 tiang pancang yang tidak dipakai dengan harga satu tiang pancang itu sekitar Rp3.650.000.
Kendati demikian, lanjut Folmer, lantaran profesional, PT Totalindo tetap mengerjakannya sampai 520 unit dan 113 kios rampung saat ini. Dia memastikan bila Rusunawa ini hanya tinggal menunggu pemasangan listrik.
"Gardunya sudah ada. Tapi Dinas perumahan dan PLN masih berkoordinasi tekhnisnya. Kami sudah kena pinalti, mungkin 15 maret mendatang kami akan serahterimakan kepada Pemprov gedung ini," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rusunawa KS Tubun di Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, seharusnya selesai akhir Desember 2016. Rusun KS Tubun sendiri dibangun pemerintah sejak 2013 lalu dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI melalui tahun jamak. Ketika itu yang menang adalah PT Karya Bisa dengan penawaran Rp16,2 miliar dari plafon Rp17,8 miliar. Pada 2014, pembangunan rusun setinggi 16 lantai itu dilanjutkan kembali dengan anggaran Rp92,1 miliar.
Kali ini yang menang PT Totalindo Eka Persada dengan penawaran sebesar Rp89,2 miliar terendah dibandingkan pesaingnya ketika itu PT Waskita Karya yang menawar Rp90,1 miliar. Ketika Totalindo Eka Persada yang membangun, Inspektorat DKI Jakarta menemukan praktik lancung. Temuan itu seperti tertulis dalam laporan hasil investigasi Inspektorat 17 Mei 21016.
Dalam laporannya, Inspektorat menyebut Totalindo melanggar kontrak pembangunan. Seharusnya, perusahaan yang bermarkas di Tebet, Jakarta Selatan itu memancang tiang pasung rusun sedalam 30 meter, seperti yang tertera dalam desain dan rancangan anggaran biaya. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, Totalindo hanya memancang fondasi sedalam 20 meter.
Gara-gara itu pemerintah Jakarta merugi Rp1,1 miliar. Salah satu rekomendasi dari Inspektorat yakni memerintah Dinas Perumahan untuk memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Totalindo sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kepala Dinas Perumahan, Arifin juga mengakui ada persoalan di Rusun KS Tubun. Tapi, kata dia, uang kerugian sebesar Rp1,1 miliar sudah dikembalikan oleh Totalindo ke kas daerah pada 7 Januari 2016. Bahkan, kata dia, denda keterlambatan pembangunan juga sudah disetor. Untuk itu, dirinya tidak bisa memasukan PT Totalindo ke daftar hitam karena uangnya sudah dibalikin.
Selain itu, kata Arifin, berdasarkan laporan anak buahnya, tiang pancang tak bisa sampai 30 meter karena pada saat pemasangan ketemu tanah keras. Ia menjelaskan, tekstur tanah tak semuanya rata.
"Ahli teknis sudah melakukan uji beton terhadap bangunan tersebut. Hasilnya, rusun tersebut layak dan aman untuk ditempati," pungkasnya.
(mhd)
