Pimpinan KPK Soroti Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Banten

JAKARTA - Dugaan terjadinya jual beli jabatan saat mutasi pada Senin 23 Januari 2017 terus menuai sorotan kali ini Thony Saut Situmorang salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara. Menurut Wakil Pimpinan KPK ini, adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banten menunjukan ketidakmampuan kita semua untuk berbuat adil, jujur dan benar.

Padahal pemerintah memilki paling tidak empat badan terkait jenjang karir dengan banyak model atau sistem guna mengatur bagaimana jenjang karir pegawai harus dijalankan.

Tapi, menurut Saut, semua itu seolah tidak mampu mengarahkan bagaimana jenjang karir pegawai mulai dari masuk sampai pensiun dikelola dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran.

"Apa yang kita rasakan, lihat dan fakta-fakta kita dapat, seolah negeri ini baru berdiri saja beberapa tahun yang lalu. Dimana learning proses yangg lambat. Padahal sistem evaluasi kita lakukan secara periodik, namun tetap saja kita tidak beranjak ke tingkat pembangunan lingkungan kepegawaian yang peradabannya seperti yang diminta oleh ideologi negara ini," kata Saut kepada KORAN SINDO, Selasa (14/2/2017).

Penyebab ini semua, kata dia, adalah karena kita setiap melihat banyak hal hanya dipermukaan, dan kita tidk detail. Jadi, lanjut dia, misalnya kalau memang untuk menjadi seorang kasubdit harus melewati syarat tertentu, syarat itu bukan tidak ada selama ini, namun untuk diimplementasikan ada titik lemah karena tidak detail, sehingga ada pintu masuk bagi kutu loncat.

Kutu loncat, timpal dia, tidak hanya di lingkungan dalam internal namun juga juga antarorganisasi. "Ujung-ujungnya bagaimana jenjang karir bisa diisi oleh aksi transaksional baik oleh bawahan dan atasan ini menimbulkan banyak pekerja tidak fokus pada kualitas kerja atau pelayanan kepada publik. "Jadi Sesuai kewenangan KPK kedepan harus detail melihat bagaimana daerah-daerah menata jenjang karir mulai dari rekrut sampai pensiun, bagaimana, bentuk hukuman dan penghargaannya," paparnya.

Karena itu, ujar Saut, komponen utama yang akan membentuk integritas pegawai sehingga detail-detail itu perlu diawasi, misalnya kalau mereka membuat psikotest, seperti apa itu dijalankan, dilakukan siapa, kapan, dimana dan seterusnya.

Lanjut yang tidak kalah penting apakah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sudah mampu perform mengawasi proses mulai dari rekrut sampai pensiun.

"Itu sebabnya APIP ini oleh KPK akan didorong agar punya peran sehingga bukan bagian dari masalah seperti di Banten. Karenanya kalau memang ada indikasi jual beli jabatan silahkan laporkan ke aparat penegak hukum termasuk ke KPK," tandasnya.