DPRD DKI Minta Ahok Harus Kembali Rotasi Pejabat
Jum'at, 10 Februari 2017 - 14:20 WIB
DPRD DKI Minta Ahok Harus Kembali Rotasi Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Masa kampanye putaran pertama Pilgub DKI 2017 akan berakhir besok. Pasangan petahana Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat akan kembali menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur aktif untuk memimpin Jakarta.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji meminta kepada Ahok untuk melakukan evaluasi pejabat yang dirotasi oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumarsono beberapa waktu yang lalu. Ongen menuding jika pergantian pejabat oleh Sumarsono berbau politis sehingga membuat Jakarta tak karuan.
"Parkir liar kembali muncul, pedagang kaki lima marak di daerah terlarang, banyak sampah, dan pelayanan birokrasi buruk," kata Ongen di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2016).
Ongen menilai beberapa pejabat eselon II pun harus dirotasi karena tidak layak menjabat di posisi tersebut. Evaluasi bawahannya juga diminta Ongen supaya melihat bagaimana kinerja anak buahnya selama kurang lebih 3,5 bulan ditinggalkan Ahok.
"Masak orang yang sudah dituruni diangkat kembali. Kemudian, evaluasi kinerja lurah, camat, dan wali kota. Yang buruk ganti," tegas Ongen.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji meminta kepada Ahok untuk melakukan evaluasi pejabat yang dirotasi oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumarsono beberapa waktu yang lalu. Ongen menuding jika pergantian pejabat oleh Sumarsono berbau politis sehingga membuat Jakarta tak karuan.
"Parkir liar kembali muncul, pedagang kaki lima marak di daerah terlarang, banyak sampah, dan pelayanan birokrasi buruk," kata Ongen di DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2016).
Ongen menilai beberapa pejabat eselon II pun harus dirotasi karena tidak layak menjabat di posisi tersebut. Evaluasi bawahannya juga diminta Ongen supaya melihat bagaimana kinerja anak buahnya selama kurang lebih 3,5 bulan ditinggalkan Ahok.
"Masak orang yang sudah dituruni diangkat kembali. Kemudian, evaluasi kinerja lurah, camat, dan wali kota. Yang buruk ganti," tegas Ongen.
(pur)
