Aksi 121, Mahasiswa Yogya Sebut Kebijakan Jokowi-JK Mencekik Rakyat
Aksi 121, Mahasiswa Yogya Sebut Kebijakan Jokowi-JK Mencekik Rakyat
A
A
A
YOGYAKARTA - Tiga elemen mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi turun ke jalan melalui gerakan bela rakyat 121. Ketiga elemen mahasiswa itu mulai dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan, kemudian dari BEM SI Jateng-DIY, dan terakhir dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Aksi yang dilakukan ini mengkritik berbagai kebijakan pemerintah era Jokowi-JK yang dinilai mencekik rakyat banyak. Bahkan, janji-janji yang disampaikan jauh dari target dan yang diimpikan.
Sebagai contoh, kenaikan harga BBM, penghilangan subsidi listrik, kebutuhan hidup, hingga yang terbaru kenaikan biaya pajak kendaran yang diterapkan pada 6 Januari 2017. Begitu juga kebijakan terkait legalitas pekerja asing yang didominasi dari China.
"Kebijakan Jokowi-JK tidak pro rakyat, masyarakat merasakan begitu sulit di era sekarang. Ini kado pahit diawal tahun," kata Ricky Fattamazaya, koordinator Akai Gerakan Mahasiswa Pembebasan DIY di DPRD DIY, Kamis (12/1/2017).
Pemerintahan Jokowi-JK belum genap berjalan tiga tahun. Banyak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, seperti pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik, hingga yang terbaru kenaikan pajak kendaraan.
Bahkan, kebijakan melegalkan pekerja asing ke Indonesia dinilai bak buah simalakama.
Pasalnya, satu sisi tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi, sementara berbagai proyek yang dikerjakan penerintah justru menggunakan tenaga asing.
Massa aksi tidak ditemui anggota dewan, karena tengah bertugas ke Jakarta. Mereka ditemui Kasubag Pelayanan Aspirasi Masyarakar Sekretaris Dewan, Dyah Prabandari. Dia akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan pada pinpinan dewan.
Tak jauh berbeda juga disampaikan eleman mahasiswa dari BEM SI Jateng - DIY. Mereka menanggap pemerintahan saai ini juga masih sama dengan sebelumnya, yakni neolib.
Hanya saja, pemerintahan saat ini berlindung dibalik slogan wong cilik untuk mengaet hati masyarakat.
"Mahasiswa bersatu lawan perindasan," seru salah satu orator dalam menyampaikan aspirasi.
Senada juga diserukan massa aksi dari IMM Kota Yogyakarta. Selain kebijakan pemerintah sekarang tak berpihak pada rakyat banyak, rezim yang baru berjalan tiga tahun ini juga carut marut dalam mengambil kebijakan.
"Kita harus akui saat ini sedang dalam kondisi carut marut dengan kebijakan publik yang tidak pro rakyat," tandas Abdul Madjud, korlab aksi IMM Yogyakarta.
Aksi yang dilakukan ini mengkritik berbagai kebijakan pemerintah era Jokowi-JK yang dinilai mencekik rakyat banyak. Bahkan, janji-janji yang disampaikan jauh dari target dan yang diimpikan.
Sebagai contoh, kenaikan harga BBM, penghilangan subsidi listrik, kebutuhan hidup, hingga yang terbaru kenaikan biaya pajak kendaran yang diterapkan pada 6 Januari 2017. Begitu juga kebijakan terkait legalitas pekerja asing yang didominasi dari China.
"Kebijakan Jokowi-JK tidak pro rakyat, masyarakat merasakan begitu sulit di era sekarang. Ini kado pahit diawal tahun," kata Ricky Fattamazaya, koordinator Akai Gerakan Mahasiswa Pembebasan DIY di DPRD DIY, Kamis (12/1/2017).
Pemerintahan Jokowi-JK belum genap berjalan tiga tahun. Banyak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, seperti pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik, hingga yang terbaru kenaikan pajak kendaraan.
Bahkan, kebijakan melegalkan pekerja asing ke Indonesia dinilai bak buah simalakama.
Pasalnya, satu sisi tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi, sementara berbagai proyek yang dikerjakan penerintah justru menggunakan tenaga asing.
Massa aksi tidak ditemui anggota dewan, karena tengah bertugas ke Jakarta. Mereka ditemui Kasubag Pelayanan Aspirasi Masyarakar Sekretaris Dewan, Dyah Prabandari. Dia akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan pada pinpinan dewan.
Tak jauh berbeda juga disampaikan eleman mahasiswa dari BEM SI Jateng - DIY. Mereka menanggap pemerintahan saai ini juga masih sama dengan sebelumnya, yakni neolib.
Hanya saja, pemerintahan saat ini berlindung dibalik slogan wong cilik untuk mengaet hati masyarakat.
"Mahasiswa bersatu lawan perindasan," seru salah satu orator dalam menyampaikan aspirasi.
Senada juga diserukan massa aksi dari IMM Kota Yogyakarta. Selain kebijakan pemerintah sekarang tak berpihak pada rakyat banyak, rezim yang baru berjalan tiga tahun ini juga carut marut dalam mengambil kebijakan.
"Kita harus akui saat ini sedang dalam kondisi carut marut dengan kebijakan publik yang tidak pro rakyat," tandas Abdul Madjud, korlab aksi IMM Yogyakarta.
(nag)
Explore More