Sekjen PDIP Kecam Aksi Penggeroyokan Wakil Ketua Ranting Jelambar

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengecam keras aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Wakil Ketua Ranting Jelambar oleh sekelompok orang dari ormas tertentu. Indonesia adalah negara hukum, aksi kekerasan dan main hakim sendiri sama sekali tidak bisa dibenarkan.

"Tindakan kekerasan itu tidak manusiawi dan merusak peradaban. Terlebih jika kekerasan itu masih ada hubungannya dengan agenda pemilihan gubernur yang sekarang sedang berlangsung. Pengeroyokan itu merusak demokrasi, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran manapun," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Sabtu (7/1/2017).

Menurut Hasto, belakangan ini kekerasan baik verbal maupun fisik seolah menjadi budaya baru. Mereka sama sekali tidak berkepribadian Indonesia yang dikenal santun dan toleran. "Ini gejala yang membuat kita cemas dan harus benar-benar kita waspadai," lanjut Hasto.

Selain penganiayaan kader tersebut, Hasto juga menyoroti aksi-aksi melanggar hukum lain yang dilakukan oleh ormas tersebut seperti penghadangan kegiatan blusukan Ahok beberapa hari lalu. Pimpinan ormas tersebut harus bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya di lapangan.

Hasto meminta aparat keamanan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pengeroyokan dan penghadangan kegiatan calon gubernur petahana itu diproses secara hukum sesegera mungkin agar tidak terulang di masa depan.

"Demikian halnya KPU dan Bawaslu tidak boleh berdiam diri," tukasnya.

Jika ormas yg bersangkutan tidak melakukan langkah-langkah konkret meredam aksi sepihak anggotanya dan kepolisian tidak bertindak sesuai kewenangannya, Hasto khawatir itu akan memancing reaksi dari kelompok lain. Meski demikian, Hasto menyerukan kepada kader-kader PDIP untuk memercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian.

"Kami percayakan kepada proses hukum, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Meskipun demikian, sebagai partai yang solid kami tidak pernah takut," ungkapnya.

PDIP, lanjut Hasto, memiliki kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Namun, PDIP tetap taat hukum. Untuk itulah, seluruh kader dimanapun harus menahan diri dan menjaga peradaban demokrasi yang baik dengan tidak melakukan hal yang sama dengan anggota ormas tersebut.

"Tunjukkan bahwa kita warga negara yang beradab dan taat hukum. Kita berikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan kebenaran hukum di atas prinsip keadilan, dan negara tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri," pungkasnya.