Dianggap 'Istimewakan' Ahok, ACTA Layangkan Protes ke PN Jakut
Jum'at, 16 Desember 2016 - 10:53 WIB
Dianggap 'Istimewakan' Ahok, ACTA Layangkan Protes ke PN Jakut
A
A
A
JAKARTA - Soal sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melayangkan surat protes ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Ada empat poin yang menjadi perhatian ACTA dan menyampaikannya ke PN Jakut.
Pembina ACTA Habiburokhman mengatakan, siang ini pihaknya akan melayangkan surat protes ke PN Jakut. "Kami akan memberikan surat protes ke ketua PN Jakut soal perlakuan istimewa terhadap Ahok," katanya melalui siaran pers yang diterima, Jumat (16/12/2016).
Ada empat poin yang menjadi keberatan ACTA dalam sidang perdana Ahok kemarin. Pertama, hakim tidak mempertanyakan kartu tanda pengenal advokat yang mendampingi Ahok.
"Akibatnya, Adik Ahok bernama Fifi yang diduga berprofesi sebagai notaris bisa ikut lolos ikut bersidang. Padahal UU jelas mengatur tidak boleh ada rangkap jabatan Notaris dan Advokat," ujarnya.
Kedua, kata Habiburokhman, majelis hakim membiarkan Ahok kembali menyinggung surat Al Maidah dengan mengatakan ada ayat yang dipergunakan untuk memecah belah rakyat. Ucapan Ahok tersebut patut diduga sebagai pengulangan tindak pidana penodaan agama yang melanggar Pasal 156a KUHP.
"Seharusnya Majelis Hakim menegur dan menghentikan Ahok yang eksepsinya sudah melantur jauh. Dalam hukum acara pidana Eksepsi haya membahas soal syarat formil gugatan dan tidak masuk ke materi perkara," katanya.
Ketiga, lanjutnya, majelis hakim membiarkan Ruhut Sitompul memakai pakaian yang diduga merupakan pakaian kampanye Pilgub DKI. "Baju kotak-kotak yang dipakai oleh Ruhut coraknya sama persis dengan baju pasangan kampanye Ahok-Djarot yang tercantum di alat peraga," ujarnya.
Selanjutnya, PN Jakut seolah memberikan keistimewaan kepada Ahok dengan menempatkannya di ruang khusus yang berbeda dengan para terdakwa lainnya.
"Kami berharap agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjunjung tinggi azas persamaan di muka hukum. Tidak ada satu warga negarapun termasuk Ahok yang bisa diistimewakan dalam menjalani proses persidangan," katanya.
Pembina ACTA Habiburokhman mengatakan, siang ini pihaknya akan melayangkan surat protes ke PN Jakut. "Kami akan memberikan surat protes ke ketua PN Jakut soal perlakuan istimewa terhadap Ahok," katanya melalui siaran pers yang diterima, Jumat (16/12/2016).
Ada empat poin yang menjadi keberatan ACTA dalam sidang perdana Ahok kemarin. Pertama, hakim tidak mempertanyakan kartu tanda pengenal advokat yang mendampingi Ahok.
"Akibatnya, Adik Ahok bernama Fifi yang diduga berprofesi sebagai notaris bisa ikut lolos ikut bersidang. Padahal UU jelas mengatur tidak boleh ada rangkap jabatan Notaris dan Advokat," ujarnya.
Kedua, kata Habiburokhman, majelis hakim membiarkan Ahok kembali menyinggung surat Al Maidah dengan mengatakan ada ayat yang dipergunakan untuk memecah belah rakyat. Ucapan Ahok tersebut patut diduga sebagai pengulangan tindak pidana penodaan agama yang melanggar Pasal 156a KUHP.
"Seharusnya Majelis Hakim menegur dan menghentikan Ahok yang eksepsinya sudah melantur jauh. Dalam hukum acara pidana Eksepsi haya membahas soal syarat formil gugatan dan tidak masuk ke materi perkara," katanya.
Ketiga, lanjutnya, majelis hakim membiarkan Ruhut Sitompul memakai pakaian yang diduga merupakan pakaian kampanye Pilgub DKI. "Baju kotak-kotak yang dipakai oleh Ruhut coraknya sama persis dengan baju pasangan kampanye Ahok-Djarot yang tercantum di alat peraga," ujarnya.
Selanjutnya, PN Jakut seolah memberikan keistimewaan kepada Ahok dengan menempatkannya di ruang khusus yang berbeda dengan para terdakwa lainnya.
"Kami berharap agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjunjung tinggi azas persamaan di muka hukum. Tidak ada satu warga negarapun termasuk Ahok yang bisa diistimewakan dalam menjalani proses persidangan," katanya.
(ysw)
