Demo 2 Desember, KSPI Pastikan Buruh Tak Anarkis
Sabtu, 26 November 2016 - 03:26 WIB
Demo 2 Desember, KSPI Pastikan Buruh Tak Anarkis
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan, elemen buruh tak akan bertindak anarkis pada demo 2 Desember 2016. Buruh akan berdemo secara tertib dan melakukan unjuk rasa di tempat yang tak dilarang.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, elemen buruh dari 20 provinsi di Indonesia akan ikut demo 2 Desember 2016. Sebab, buruh akan menyampaikan tiga tuntutannya di Istana Negara, yakni penghapusan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, perbaikan upah minimum, dan tangkap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami sudah sejak dahulu itu sudah menyerukan tangkap Ahok yang terlibat dugaan korupsi, di kasus Sumber Waras. Kami serukan anti reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan melanggar UU yang dilakukan Ahok. Dari kasus itu, bagi kami tidak ada kesamaan di mata hukum sampai saat ini," katanya kepada SINDOnews, Jumat 25 November 2016.
Maka itu, kata Said, elemen buruh pun tak mau Ahok kembali lolos dari jeratan hukum pada kasus penistaan agama yang telah dilakukannya itu. Jika tidak, Ahok bisa kembali menyakiti hati masyarakat kecil dan buruh nantinya.
Adapun soal kabar polisi yang mengimbau Organda untuk tidak menyediakan transportasi pada massa yang hendak demo di 2 Desember 2016 nanti, kata Iqbal, pihaknya tak mau mengambil pusing dan memperdulikan itu. Sebab, jika benar, tentu itu kontradiktif dengan UU.
"Siapapun, itu tidak boleh melanggar UU No. 9 tahun 1998, melarang orang menyampaikan pendapat di muka umum, bisa dipidana. Jadi bagi kami itu tidak penting," tuturnya.
"Yang paling penting itu pada demo 2 Desember 2016 nanti, kami akan menjaga ketertiban, tanpa anarkis, dan tidak boleh mengganggu orang lain, makanya titik kumpul kami itu nanti di Balai Kota dan Patung Kuda, itu kan boleh," katanya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, elemen buruh dari 20 provinsi di Indonesia akan ikut demo 2 Desember 2016. Sebab, buruh akan menyampaikan tiga tuntutannya di Istana Negara, yakni penghapusan PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, perbaikan upah minimum, dan tangkap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami sudah sejak dahulu itu sudah menyerukan tangkap Ahok yang terlibat dugaan korupsi, di kasus Sumber Waras. Kami serukan anti reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan melanggar UU yang dilakukan Ahok. Dari kasus itu, bagi kami tidak ada kesamaan di mata hukum sampai saat ini," katanya kepada SINDOnews, Jumat 25 November 2016.
Maka itu, kata Said, elemen buruh pun tak mau Ahok kembali lolos dari jeratan hukum pada kasus penistaan agama yang telah dilakukannya itu. Jika tidak, Ahok bisa kembali menyakiti hati masyarakat kecil dan buruh nantinya.
Adapun soal kabar polisi yang mengimbau Organda untuk tidak menyediakan transportasi pada massa yang hendak demo di 2 Desember 2016 nanti, kata Iqbal, pihaknya tak mau mengambil pusing dan memperdulikan itu. Sebab, jika benar, tentu itu kontradiktif dengan UU.
"Siapapun, itu tidak boleh melanggar UU No. 9 tahun 1998, melarang orang menyampaikan pendapat di muka umum, bisa dipidana. Jadi bagi kami itu tidak penting," tuturnya.
"Yang paling penting itu pada demo 2 Desember 2016 nanti, kami akan menjaga ketertiban, tanpa anarkis, dan tidak boleh mengganggu orang lain, makanya titik kumpul kami itu nanti di Balai Kota dan Patung Kuda, itu kan boleh," katanya.
(mhd)
