Pemkot Bekasi Siapkan Rp119 Miliar Bangun Rusunawa
Jum'at, 25 November 2016 - 02:26 WIB
Pemkot Bekasi Siapkan Rp119 Miliar Bangun Rusunawa
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk membangun tujuh tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusunawa tersebut diperuntukkan bagi korban penggusuran di wilayah Kota Bekasi
Rencananya rusunawa tersebut akan dibangun di lahan seluas 1,2 hektare di RT 04/02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Adapun lahan seluas 1,2 hektare merupakan aset pemerintah yang dimiliki sejak tahun 1998 atas pembebasan lahan.
”Rusunawa itu akan kami bangun 2017 mendatang di Kecamatan Bantar Gebang,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada Koran SINDO, Kamis, 24 November 2016 kemarin. Menurut Rahmat Effendi, satu tower rusunawa bisa menelan biaya sekira Rp17 miliar dan mempunyai daya tampung 90 unit (kamar).
Untuk itu, lanjut Rahmat Effendi, jika rusunawa dibangun dengan tujuh tower maka biaya yang dibutuhkan mencapai Rp199 miliar. Sementara untuk alokasi anggaranya akan dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2017 atau berasal dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta.
Rahmat menjelaskan, pemerintah daerah akan menjamin hak warganya untuk mendapatkan tempat tinggal. Apalagi warga korban penggusuran, mereka akan direlokasi ke bangunan vertikal dalam hal ini rusunawa.”Ini visi Kota Bekasi untuk membangun masyarakat sejahtera,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, warga yang terkena penertiban bisa memakainya. Pemerintah, juga berjanji akan membangun banyak lagi rumah susun untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat setempat. Bahkan, pemerintah sudah lama merencanakan tempat tinggal yang layak huni tersebut.
Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbakim) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menambahkan, pemerintah sempat kesulitan dalam mencari lahan untuk hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.”Kami target ada enam rusunawa yang akan dibangun bagi warga Bekasi,” tambahnya.
Sebetulnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap membangun rumah susun, asalnya lahannya tersedia. Tahun lalu, pemerintah pusat membangun satu unit rusun di Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Pembangunan itu menambah satu tower lagi yang telah terbangun sebelumnya.
Dadang menjelaskan, satu rumah susun ada 96 kamar. Artinya, saat ini pemerintah baru mempunyai 192 kamar. Kendati demikian, Pemkot Bekasi mengupayakan rusunawa di Bantar Gebang itu tahun depan dapat direalisasikan.”Saat ini masih dalam usulan,” tutupnya.
Untuk diketahui, sejak beberapa pekan terakhir Pemkot Bekasi gencar menertibkan bangunan liar. Salah satunya di daerah Pekayon, Bekasi Selatan. Namun, penertiban itu ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi. Bahkan, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai dari Fraksi PDIP sampai turun.
Rencananya rusunawa tersebut akan dibangun di lahan seluas 1,2 hektare di RT 04/02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Adapun lahan seluas 1,2 hektare merupakan aset pemerintah yang dimiliki sejak tahun 1998 atas pembebasan lahan.
”Rusunawa itu akan kami bangun 2017 mendatang di Kecamatan Bantar Gebang,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada Koran SINDO, Kamis, 24 November 2016 kemarin. Menurut Rahmat Effendi, satu tower rusunawa bisa menelan biaya sekira Rp17 miliar dan mempunyai daya tampung 90 unit (kamar).
Untuk itu, lanjut Rahmat Effendi, jika rusunawa dibangun dengan tujuh tower maka biaya yang dibutuhkan mencapai Rp199 miliar. Sementara untuk alokasi anggaranya akan dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2017 atau berasal dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta.
Rahmat menjelaskan, pemerintah daerah akan menjamin hak warganya untuk mendapatkan tempat tinggal. Apalagi warga korban penggusuran, mereka akan direlokasi ke bangunan vertikal dalam hal ini rusunawa.”Ini visi Kota Bekasi untuk membangun masyarakat sejahtera,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, warga yang terkena penertiban bisa memakainya. Pemerintah, juga berjanji akan membangun banyak lagi rumah susun untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat setempat. Bahkan, pemerintah sudah lama merencanakan tempat tinggal yang layak huni tersebut.
Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbakim) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menambahkan, pemerintah sempat kesulitan dalam mencari lahan untuk hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.”Kami target ada enam rusunawa yang akan dibangun bagi warga Bekasi,” tambahnya.
Sebetulnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap membangun rumah susun, asalnya lahannya tersedia. Tahun lalu, pemerintah pusat membangun satu unit rusun di Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Pembangunan itu menambah satu tower lagi yang telah terbangun sebelumnya.
Dadang menjelaskan, satu rumah susun ada 96 kamar. Artinya, saat ini pemerintah baru mempunyai 192 kamar. Kendati demikian, Pemkot Bekasi mengupayakan rusunawa di Bantar Gebang itu tahun depan dapat direalisasikan.”Saat ini masih dalam usulan,” tutupnya.
Untuk diketahui, sejak beberapa pekan terakhir Pemkot Bekasi gencar menertibkan bangunan liar. Salah satunya di daerah Pekayon, Bekasi Selatan. Namun, penertiban itu ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi. Bahkan, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai dari Fraksi PDIP sampai turun.
(whb)
