Perkembangan Kota Harus Diiringi Pemberdayaan Manusia
Selasa, 08 November 2016 - 07:21 WIB
Perkembangan Kota Harus Diiringi Pemberdayaan Manusia
A
A
A
JAKARTA - Pesatnya perkembangan kota Jakarta harus dibarengi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Apabila masyarakat tidak diberdayakan maka sampai kapanpun tingkat kesejahteraan mereka akan terus terpuruk.
Misalnya, dalam proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Guru Besar Arsitektur Universitas Indonesia Gunawan Tjahjono, Pemprov DKI seharusnya jangan hanya memikirkan pembangunan rusunawa saja, karena di dalamnya ada kehidupan manusia yang butuh kesejahteraan.
"Artinya, ketika menempatkan manusia di rusun, maka pemprov harus bersamaan dengan masyarakatnya," ujar Gunawan pada seminar Urban Housing and Housing Finance Indonesia di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia menilai pembangunan rusunawa saat ini tidak dilakukan secara bersamaan, dimana melalui kekuasaan warga dipindahkan tanpa adanya persetujuan. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan lantaran direlokasi ke rusunawa yang sangat jauh dari lokasi sebelumnya.
"Orang daerah ke Jakarta itu hanya ingin mendapatkan pengakuan di daerahnya ketika membawa keberhasilan sekecil apapun. Jadi mereka tidak peduli mau tinggal di bantaran kali atau rumah kumuh yang penting dapat diakui sukses ketika pulang kampung. Nah, kalau mau bangun rusun jangan sampai menghilangkan mata pencaharian mereka. Kebersamaan harus di kedepankan," ungkapnya.
Pengamat perkotaan dari Universitas Tarumanagara Jo Santoso mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa hanya mengandalkan rusunawa untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali atau tempat kumuh akibat lahannya digusur. Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan DKI yakni membuat struktur pembagian kerja yang mengurusi real estate, perumahan, dan subsidi silang di lapangan.
"Itu harus ada satu otoritas yang mengaturnya. Dinas perumahan jangan cuma bangun rusun. Rumah mewah harus dibenahi, luasnya harus dibatasi, enggak boleh orang punya rumah beribu-ribu meter, tanah Jakarta sudah mahal," ujarnya.
Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur struktur pembagian kerja dengan menempatkan pengembangan kota dan pengembangan perumahan pada porsi sebenarnya.
"Struktur pemerintahan kita tidak memikirkan itu. Buat mereka hal itu tidak eksis, karena setiap dinas dan kementerian tidak ada yang mengurusinya. Siapa yang membuat rumah makin terjangkau?" kata Jo.
Dia juga tidak mengetahui jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Artinya, bagaimana bisa membentuk program bila Pemprov DKI tidak memiliki data warganya sendiri. Apalagi penggunaan anggaran DKI hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa menuturkan, pembangunan rusunawa merupakan bagian untuk mengembalikan fungsi bantaran kali dan rel kereta api seperti semula. Dengan begitu, warga atau pendatang yang tinggal di lokasi terlarang tidak lagi menghuni di tempat tinggal yang tidak layak.
Dia menyebutkan ada empat tipe pembangunan rusun di Jakarta. Pertama pemberian subsidi 80% bagi warga yang direlokasi, kedua tipe rusun profesional yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan Rp5-10 juta per bulan dengan tarif sewa tanpa subsidi, ketiga pembangunan rusunami melalui investasi warga yang ingin rumahnya digusur untuk pembangunan, dan tipe rusun untuk bisnis bagi warga pemilik lahan yang rela menjualnya kepada Pemprov DKI untuk dibangun rusun.
"Kalau kita bangun semua rusun menggunakan subsidi, kita tidak sanggup karena setahun itu dibangun 50.000 unit," ucapnya.
Oswar juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi DKI yakni transportasi. Untuk mengatasi itu, DKI telah memberikan subsidi kepada armada Transjabodetabek dengan harga rupiah per kilometer Rp3.500 dan menggratiskan PNS, TNI, Polri, dan warga yang memiliki pendapatan setara upah minimum provinsi (UMP).
Beroperasinya Transjabodetabek diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apalagi bila kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem electronic road pricing (ERP) sudah berjalan. Sayangnya dia belum bisa menyebutkan data konkret pengurangan kendaraan sebagai dampak adanya Transjabodetabek.
"Jalur lambat Sudirman-MH Thamrin juga akan kita jadikan jalur pedestrian dan jalur sepeda. Kami juga tengah membangun mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan meningkatkan pelayanan bus," ujar Oswar.
Misalnya, dalam proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Guru Besar Arsitektur Universitas Indonesia Gunawan Tjahjono, Pemprov DKI seharusnya jangan hanya memikirkan pembangunan rusunawa saja, karena di dalamnya ada kehidupan manusia yang butuh kesejahteraan.
"Artinya, ketika menempatkan manusia di rusun, maka pemprov harus bersamaan dengan masyarakatnya," ujar Gunawan pada seminar Urban Housing and Housing Finance Indonesia di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia menilai pembangunan rusunawa saat ini tidak dilakukan secara bersamaan, dimana melalui kekuasaan warga dipindahkan tanpa adanya persetujuan. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan lantaran direlokasi ke rusunawa yang sangat jauh dari lokasi sebelumnya.
"Orang daerah ke Jakarta itu hanya ingin mendapatkan pengakuan di daerahnya ketika membawa keberhasilan sekecil apapun. Jadi mereka tidak peduli mau tinggal di bantaran kali atau rumah kumuh yang penting dapat diakui sukses ketika pulang kampung. Nah, kalau mau bangun rusun jangan sampai menghilangkan mata pencaharian mereka. Kebersamaan harus di kedepankan," ungkapnya.
Pengamat perkotaan dari Universitas Tarumanagara Jo Santoso mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa hanya mengandalkan rusunawa untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali atau tempat kumuh akibat lahannya digusur. Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan DKI yakni membuat struktur pembagian kerja yang mengurusi real estate, perumahan, dan subsidi silang di lapangan.
"Itu harus ada satu otoritas yang mengaturnya. Dinas perumahan jangan cuma bangun rusun. Rumah mewah harus dibenahi, luasnya harus dibatasi, enggak boleh orang punya rumah beribu-ribu meter, tanah Jakarta sudah mahal," ujarnya.
Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur struktur pembagian kerja dengan menempatkan pengembangan kota dan pengembangan perumahan pada porsi sebenarnya.
"Struktur pemerintahan kita tidak memikirkan itu. Buat mereka hal itu tidak eksis, karena setiap dinas dan kementerian tidak ada yang mengurusinya. Siapa yang membuat rumah makin terjangkau?" kata Jo.
Dia juga tidak mengetahui jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Artinya, bagaimana bisa membentuk program bila Pemprov DKI tidak memiliki data warganya sendiri. Apalagi penggunaan anggaran DKI hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa menuturkan, pembangunan rusunawa merupakan bagian untuk mengembalikan fungsi bantaran kali dan rel kereta api seperti semula. Dengan begitu, warga atau pendatang yang tinggal di lokasi terlarang tidak lagi menghuni di tempat tinggal yang tidak layak.
Dia menyebutkan ada empat tipe pembangunan rusun di Jakarta. Pertama pemberian subsidi 80% bagi warga yang direlokasi, kedua tipe rusun profesional yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan Rp5-10 juta per bulan dengan tarif sewa tanpa subsidi, ketiga pembangunan rusunami melalui investasi warga yang ingin rumahnya digusur untuk pembangunan, dan tipe rusun untuk bisnis bagi warga pemilik lahan yang rela menjualnya kepada Pemprov DKI untuk dibangun rusun.
"Kalau kita bangun semua rusun menggunakan subsidi, kita tidak sanggup karena setahun itu dibangun 50.000 unit," ucapnya.
Oswar juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi DKI yakni transportasi. Untuk mengatasi itu, DKI telah memberikan subsidi kepada armada Transjabodetabek dengan harga rupiah per kilometer Rp3.500 dan menggratiskan PNS, TNI, Polri, dan warga yang memiliki pendapatan setara upah minimum provinsi (UMP).
Beroperasinya Transjabodetabek diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apalagi bila kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem electronic road pricing (ERP) sudah berjalan. Sayangnya dia belum bisa menyebutkan data konkret pengurangan kendaraan sebagai dampak adanya Transjabodetabek.
"Jalur lambat Sudirman-MH Thamrin juga akan kita jadikan jalur pedestrian dan jalur sepeda. Kami juga tengah membangun mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan meningkatkan pelayanan bus," ujar Oswar.
(mhd)
