Respon Keluhan Warga, Pemerintah Tak Akan Bayar Kontraktor Curang

PANGANDARAN - Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap hasil pekerjaan yang buruk di sejumlah pembangunan proyek pemerintah disikapai serius oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Inpormatika (Dispuhubkominpo) Kabupaten Pangandaran.

Kepala Dispuhubkominpo Kabupaten Pangandaran Dadang Dimyati mengaku dirinya mengetahui banyak masyarakat yang kecewa terhadap hasil pekerjaan jasa kontruksi, namun seluruh proyek pekerjaan baik penunjukan langsung atau lelang belum terindikasi adanya kerugian negara.

"Pada tahun 2016 untuk jasa kontruksi ada 20 paket penunjukan langsung dan 160 paket yang dilelangkan," kata Dadang.

Masih dikatakan Dadang, saat ini masih banyak pekerjaan jasa kontruksi yang baru 6 bulan atau masih dalam masa pemeliharaan. Jika hasil pekerjaan mengalami kerusakan pada masa pemeliharaan maka pihak kontraktor wajib memperbaiki kembali.

"Kami menemukan beberapa pekerjaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, setelah melakukan klarifikasi hal tersebut lantaran faktor cuaca yang tidak mendukung dan terkena dampak bencana," tambahnya.

Namun Dadang menegaskan apabila di lapangan terdapat kontraktor atau konsultan perencanaan dan konsultan pengawas yang nakal pihaknya tidak akan membayar jasa pekerjaan.

"Kalau masyarakat menemukan kontraktor yang mengesubkan pekerjaan ke CV yang bukan pemenang tender atau menemukan konsultan pengawas fiktif, laporkan saja langsung ke kami dan hasil pekerjaannya tidak akan kami bayar," tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, buruknya sejumlah hasil pekerjaan yang dikerjakan rekanan jasa kontruksi di beberapa lokasi diduga karena jeleknya kinerja konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.

"Buruknya proyek infrastruktur dikarenakan kurang tepatnya perencanaan sistem pengadaan barang dan jasa sehingga hasilnya tidak maksimal," kata Iwan.

Selain itu pelaksanaan pengerjaan proyek banyak terjadi kecurangan dari pihak rekanan dan lemahnya pengawasan dari konsultan, bahkan banyak rekanan saat mengikuti proses lelang melampirkan sertifikat tenaga ahli, namun kenyataan di lapangan tidak ditemukan tenaga ahli tersebut.

"Kami sering menemukan tenaga ahli dilapangan tidak memahami gambar, artinya tenaga ahli tersebut fiktif, padahal pekerjaan mereka dibayar menggunakan uang negara," tambahnya.

Salah satu warga Kecamatan Parigi Budi mengatakan, beberapa proyek pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan banyak yang kualitas hasil pekerjaannya jelek sehingga masyarakat merasa tidak nyaman saat mengendarai kendaraannya.

"Rata-rata yang dikeluhkan masyarakat pekerjaan jalan, salah satu contoh jalur treck jalan dari Dusun Pasirkiara ke Parakanmanggu Kecamatan Parigi belum juga satu tahun sudah rusak dan aspalnya mengelupas," pungkasnya.