Transparansi Laporan Dana Kampanye Cagub DKI Penting untuk Penilaian Publik
Jum'at, 28 Oktober 2016 - 22:25 WIB
Transparansi Laporan Dana Kampanye Cagub DKI Penting untuk Penilaian Publik
A
A
A
JAKARTA - Laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan secara transparan sangat penting sebagai bahan penilaian publik. Melalui keterbukaan tersebut, tingkat antipati masyarakat akan berkurang.
“Jelas penting sumber dana kampanye itu,” tegas Ricky Margono, Ketua Umum DPP LBH Perindo saat dihubungi, Jumat (28/10/2016).
Selain itu, kata Ricky, dengan dibukanya daftar kekayaan publik bisa menilai kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan yang akan terpilih nanti. Selain itu, bisa menjadi strategi untuk menjaring tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.
“Dasar angka kekayaannya segitu, tiba-tiba berubah drastis ketika menjadi gubernur, itu akan jadi pertanyaan,” tuturnya.
Ricky menilai antipati masyarakat terhadap pemilihan umum ataupun pejabat negara akan semakin berkurang bila calon pemimpin bersikap transparan. Serta bisa mengurangi angka pemilih golongan putih yang selalu tinggi di setiap pemilihan.
Seperti diketahui, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih belum dilakukan satu pasangan calon. Pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperlihatkan dana kampanye dari uang pribadi dan dua partai politik pengusung sebesar Rp3,4 miliar.
Sedangkan, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni hanya mengungkap dana kampanye sebesar Rp5.000.000 yang baru berasal dari tim pemenangan. Sementara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat belum menyerahkan LADK meski hari ini sudah memasuki masa kampanye.
Terkait pasangan yang belum melapor, lanjut Ricky, harus terbuka sesegera mungkin. “Pemimpin itu dibutuhkan keterbukaannya,” katanya.
“Jelas penting sumber dana kampanye itu,” tegas Ricky Margono, Ketua Umum DPP LBH Perindo saat dihubungi, Jumat (28/10/2016).
Selain itu, kata Ricky, dengan dibukanya daftar kekayaan publik bisa menilai kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan yang akan terpilih nanti. Selain itu, bisa menjadi strategi untuk menjaring tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.
“Dasar angka kekayaannya segitu, tiba-tiba berubah drastis ketika menjadi gubernur, itu akan jadi pertanyaan,” tuturnya.
Ricky menilai antipati masyarakat terhadap pemilihan umum ataupun pejabat negara akan semakin berkurang bila calon pemimpin bersikap transparan. Serta bisa mengurangi angka pemilih golongan putih yang selalu tinggi di setiap pemilihan.
Seperti diketahui, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih belum dilakukan satu pasangan calon. Pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperlihatkan dana kampanye dari uang pribadi dan dua partai politik pengusung sebesar Rp3,4 miliar.
Sedangkan, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni hanya mengungkap dana kampanye sebesar Rp5.000.000 yang baru berasal dari tim pemenangan. Sementara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat belum menyerahkan LADK meski hari ini sudah memasuki masa kampanye.
Terkait pasangan yang belum melapor, lanjut Ricky, harus terbuka sesegera mungkin. “Pemimpin itu dibutuhkan keterbukaannya,” katanya.
(whb)
