Jadi Saksi, Ini Kata Ahli Soal Cuti Kampanye
Rabu, 19 Oktober 2016 - 17:52 WIB
Jadi Saksi, Ini Kata Ahli Soal Cuti Kampanye
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri menjadi ahli yang dihadirkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terkait uji materi UU Pilkada Nomor 10/2016 mengenai cuti selama masa kampanye berbicara mengenai cuti kampanye yang diajukan oleh petahana Basuki T Purnama (Ahok).
Syaiful Bakhri menerangkan, cuti kampanye yang diatur pada UU nomor 10 tahun 2016 bertujuan untuk menghindarkan calon petahana dari potensi penyalahgunaan kekuasaan selama masa kampanye berlangsung. Hal ini untuk menciptakan demokrasi yang sehat.
"Dapat dibayangkan berapa besar potensi penyelewengan yang mungkin timbul jika calon petahana tidak cuti selama masa kampanye," kata Syaiful di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Syaiful mengatakan jika cuti kampanye yang diatur pada UU Nomor 10 tahun 2016 adalah suatu kewajiban. Bahkan kampanye sendiri merupakan bentuk pendidikan politik kepada rakyat sesuai diatur Pasal 63 UU Nomor 11 tahun 2016.
"Artinya jika ada calon kepala daerah yang tidak mengikuti kampanye sama saja dengan tidak berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi rakyat," tegasnya.
Syaiful Bakhri menerangkan, cuti kampanye yang diatur pada UU nomor 10 tahun 2016 bertujuan untuk menghindarkan calon petahana dari potensi penyalahgunaan kekuasaan selama masa kampanye berlangsung. Hal ini untuk menciptakan demokrasi yang sehat.
"Dapat dibayangkan berapa besar potensi penyelewengan yang mungkin timbul jika calon petahana tidak cuti selama masa kampanye," kata Syaiful di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Syaiful mengatakan jika cuti kampanye yang diatur pada UU Nomor 10 tahun 2016 adalah suatu kewajiban. Bahkan kampanye sendiri merupakan bentuk pendidikan politik kepada rakyat sesuai diatur Pasal 63 UU Nomor 11 tahun 2016.
"Artinya jika ada calon kepala daerah yang tidak mengikuti kampanye sama saja dengan tidak berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi rakyat," tegasnya.
(whb)
