Video Ahok Curi Start Kampanye Gagal Diputar di MK
Rabu, 19 Oktober 2016 - 12:14 WIB
Video Ahok Curi Start Kampanye Gagal Diputar di MK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Majelis Mahkamah Konstutusi (MK) Arief Hidayat menolak keinginan tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) untuk memutar video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada Nomor 10/2016 mengenai cuti selama masa kampanye
Salah seorang anggota ACTA Habiburokhman dan advokat lain yang datang hari ini di sidang MK meminta kepada Majelis Hakim untuk memutar bukti video Ahok saat memberi kata sambutan di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
"Izin Yang Mulia sebelum saksi ahli dari pihak terkait kami memberi tanggapannya, kami meminta bisa diputarkan video bukti yang kami lampirkan beberapa waktu lalu," kata Habiburokhman kepada Majelis Hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, bukti tambahan berupa video sudah diputuskan pada rapat majelis hakim sebelum memulai sidang MK hari ini adalah tidak diputar. Namun bukti ini tidak dihilangkan dari bukti tambahan dari pihak terkait.
"Jadi ini akan menjadi bukti tambahan kami untuk memutuskan pada rapat majelis hakim secara tertutup. Bukti tambahan ini disahkan dan diterima," tegas Arief disertai ketukan palu tiga kali.
Sebelumnya, Habiburokhman bersama rekan-rekannya menyerahkan bukti rekaman Gubernur DKI Ahok dalam bentuk video ke Mahkamah Konstitusi, Rabu 12 Oktober 2016 lalu.
Rekaman video adalah rekaman ketika Ahok sebagai Gubernur memberikan kata sambutan di Kepulauan Seribu. Menurut Habiburokhman, tidak hanya soal penistaan agama yang dilakukan Ahok, ada hal lain yang patut dicermati.
"Video secara utuh tidak hanya mengandung penistaan agama tapi juga mengandung dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam bentuk kampanye terselubung dengan adanya program, janji membangun gudang penyimpanan ikan bahkan klaim kerja pemerintah sebagai kerja pribadi," kata Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu mengatakan hal ini berkaitan dengan perdebatan mengenai petahana yang diharuskan cuti karena patut diduga adanya penyalahgunaan kewenangan. "Ini ada bukti, belum kampanye saja sudah ada kampanye terselubung," kata Habiburokhman.
Salah seorang anggota ACTA Habiburokhman dan advokat lain yang datang hari ini di sidang MK meminta kepada Majelis Hakim untuk memutar bukti video Ahok saat memberi kata sambutan di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
"Izin Yang Mulia sebelum saksi ahli dari pihak terkait kami memberi tanggapannya, kami meminta bisa diputarkan video bukti yang kami lampirkan beberapa waktu lalu," kata Habiburokhman kepada Majelis Hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, bukti tambahan berupa video sudah diputuskan pada rapat majelis hakim sebelum memulai sidang MK hari ini adalah tidak diputar. Namun bukti ini tidak dihilangkan dari bukti tambahan dari pihak terkait.
"Jadi ini akan menjadi bukti tambahan kami untuk memutuskan pada rapat majelis hakim secara tertutup. Bukti tambahan ini disahkan dan diterima," tegas Arief disertai ketukan palu tiga kali.
Sebelumnya, Habiburokhman bersama rekan-rekannya menyerahkan bukti rekaman Gubernur DKI Ahok dalam bentuk video ke Mahkamah Konstitusi, Rabu 12 Oktober 2016 lalu.
Rekaman video adalah rekaman ketika Ahok sebagai Gubernur memberikan kata sambutan di Kepulauan Seribu. Menurut Habiburokhman, tidak hanya soal penistaan agama yang dilakukan Ahok, ada hal lain yang patut dicermati.
"Video secara utuh tidak hanya mengandung penistaan agama tapi juga mengandung dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam bentuk kampanye terselubung dengan adanya program, janji membangun gudang penyimpanan ikan bahkan klaim kerja pemerintah sebagai kerja pribadi," kata Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu mengatakan hal ini berkaitan dengan perdebatan mengenai petahana yang diharuskan cuti karena patut diduga adanya penyalahgunaan kewenangan. "Ini ada bukti, belum kampanye saja sudah ada kampanye terselubung," kata Habiburokhman.
(whb)
