Waw, Pemprov Riau Anggarkan Rp37 Miliar untuk Mobil Dinas
Rabu, 12 Oktober 2016 - 14:30 WIB
Waw, Pemprov Riau Anggarkan Rp37 Miliar untuk Mobil Dinas
A
A
A
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menganggarkan dana sebesar Rp 37 miliar untuk mobil dinas (mobnas) pejabat. Pembelian mobnas secara diam-diam itu untuk pejabat menuai kritik karena dianggap menyakiti hati rakyat.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Usman menjelaskan pengadaan mobnas pejabat Pemprov Riau diajukan dalam anggaran APBD Perubahan 2016.
"Kita menolak anggaran sebesar Rp 37 miliar itu untuk mobil pejabat. Ini sangat melukai hati rakyat," kata Usman, Rabu (12/10/2016).
Pembelian mobil dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi, lanjutnya saat ini kondisi perekomian sedang susah.
FITRA menilai Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tidak peka dengan situasi rakyat. Dimana seharusnya yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh ke rakyat dan perbaikan pelayanan pemerintah kepada rakyat.
"Bisa juga sebaiknya pemerintah memperhatikan penanganan kebakaran hutan dan lahan Riau. Dana untuk pncegahan kebakaran hutan Riau Pemprov hanya mengangarkan Rp 1,8 miliar. Ini sangat kecil sekali padahal dampak kebakaran hutan sangat besar. Bisa juga diperuntukan untuk biaya pendidikan," sebutnya.
Sementara itu Edy Muhamad Yatim, anggota DPRD membidangi pemerintahan menyatakan sudah mengetahui pengajuan anggaran Pemprov Riau untuk mobil dinas pejabat.
"Iya tadi nampaknya untuk anggaran APBDP 2016 belum bisa karena waktu sangat mepet. Jadi kita menolaknya," ucapnya.
Dewan mengusulkan kepada Pemprov Riau, untuk mengajukan peanggaran mobil dinas pejabat pada APBD murni 2017.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Usman menjelaskan pengadaan mobnas pejabat Pemprov Riau diajukan dalam anggaran APBD Perubahan 2016.
"Kita menolak anggaran sebesar Rp 37 miliar itu untuk mobil pejabat. Ini sangat melukai hati rakyat," kata Usman, Rabu (12/10/2016).
Pembelian mobil dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi, lanjutnya saat ini kondisi perekomian sedang susah.
FITRA menilai Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tidak peka dengan situasi rakyat. Dimana seharusnya yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh ke rakyat dan perbaikan pelayanan pemerintah kepada rakyat.
"Bisa juga sebaiknya pemerintah memperhatikan penanganan kebakaran hutan dan lahan Riau. Dana untuk pncegahan kebakaran hutan Riau Pemprov hanya mengangarkan Rp 1,8 miliar. Ini sangat kecil sekali padahal dampak kebakaran hutan sangat besar. Bisa juga diperuntukan untuk biaya pendidikan," sebutnya.
Sementara itu Edy Muhamad Yatim, anggota DPRD membidangi pemerintahan menyatakan sudah mengetahui pengajuan anggaran Pemprov Riau untuk mobil dinas pejabat.
"Iya tadi nampaknya untuk anggaran APBDP 2016 belum bisa karena waktu sangat mepet. Jadi kita menolaknya," ucapnya.
Dewan mengusulkan kepada Pemprov Riau, untuk mengajukan peanggaran mobil dinas pejabat pada APBD murni 2017.
(nag)
