Ahok: Normalisasi Kali untuk Penanganan Banjir Belum Selesai
Jum'at, 07 Oktober 2016 - 03:20 WIB
Ahok: Normalisasi Kali untuk Penanganan Banjir Belum Selesai
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI mengakui pengerjaan normalisasi sungai di Jakarta masih jauh dari apa yang diharapkan. Terlambatnya pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) menjadi penyebab belum selesainya normalisasi sungai.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, terlambatnya normalisasi sungai di Jakarta itu bukan sepenuhnya akibat terlambatnya pembangunan rusunawa. Menurut Syarif, itu hanyalah alasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika tidak bisa menangani banjir.
Dia menilai, ketidakberhasilan normalisasi sungai itu akibat tidak adanya perencanaan yang matang antara unit satu dengan unit lainnya. Apalagi, adanya ancaman pencopotan jabatan apabila kinerjanya tidak berjalan sesuai keinginan Ahok.
"Sejak memimpin DKI Jakarta 2012 lalu kan ada rencana penataan pemukiman di bantaran kali. Kenapa baru sekarang bilang karena pembangunan rusunawa terlambat. Itu cuma alasan karena enggak mau disalahkan," kata Syarif saat dihubungi, Kamis, 6 Oktober 2016 kemarin.
Syarif menjelaskan, penertiban pemukiman warga di bantaran kali dalam rangka normalisasi sungai itu rencananya ada pengganti tempat tinggal dan kehidupan warganya menjadi lebih sejahtera. Artinya, pemindahan ke Rusunawa harus dibarengi dengan rekayasa sosial yang melibatkan perangkat daerah lain, bukan hanya dinas perumahan yang hanya menyiapkan Rusunawa.
Untuk itu, lanjut Syarif, pihaknya meminta agar Gubernur Ahok berbesar hati mengakui kesalahanya lantaran tidak bisa menyelesaikan program-program dan mewariskannya kepada Gubernur penerusnya pada 2017 nanti. Sehingga, program-program yang diteruskan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warganya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau peduli dengan pernyataan Syarif dan pihak lainnya perihal kebijakan penggusuran yang dilakukannya. Dia pun mempersilakan mereka untuk berbicara apa saja.
Terpenting, kata dia, selama memipin Jakarta pada 2012 lalu, dirinya berkoitmen untuk tidak menunda normalisasi sungai. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan bila dalam normalisasi sungai, pihaknya pasti telah menyiapkan Rusunawa dengan fasilitas-fasilitasnya, baik itu kesehatan, transportasi, mata pencarian dan pendidikan.
Ahok mengakui bila program normasilasi sungai di Jakarta masih sangat jauh sekali. Menurutnya, untuk normalisasi sungai Ciliwung saja, sedikitnya membutuhkan 50.000 unit rusun. Namun, dia menilai penanganan banjir berjalan baik.
"Sekarang saya tanya ada berapa lokasi genangan. Sedikit, ada? Iya, tapi pindah-pindah bos lokasi mampetnya. Sampahnya kayak jalan jalan, kita cari, datangin lagi, beresin lagi, datang lagi, beresin , terus kerja. Saya targetkan 2018 normaliasi sungai selesai," ungkapnya.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, terlambatnya normalisasi sungai di Jakarta itu bukan sepenuhnya akibat terlambatnya pembangunan rusunawa. Menurut Syarif, itu hanyalah alasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika tidak bisa menangani banjir.
Dia menilai, ketidakberhasilan normalisasi sungai itu akibat tidak adanya perencanaan yang matang antara unit satu dengan unit lainnya. Apalagi, adanya ancaman pencopotan jabatan apabila kinerjanya tidak berjalan sesuai keinginan Ahok.
"Sejak memimpin DKI Jakarta 2012 lalu kan ada rencana penataan pemukiman di bantaran kali. Kenapa baru sekarang bilang karena pembangunan rusunawa terlambat. Itu cuma alasan karena enggak mau disalahkan," kata Syarif saat dihubungi, Kamis, 6 Oktober 2016 kemarin.
Syarif menjelaskan, penertiban pemukiman warga di bantaran kali dalam rangka normalisasi sungai itu rencananya ada pengganti tempat tinggal dan kehidupan warganya menjadi lebih sejahtera. Artinya, pemindahan ke Rusunawa harus dibarengi dengan rekayasa sosial yang melibatkan perangkat daerah lain, bukan hanya dinas perumahan yang hanya menyiapkan Rusunawa.
Untuk itu, lanjut Syarif, pihaknya meminta agar Gubernur Ahok berbesar hati mengakui kesalahanya lantaran tidak bisa menyelesaikan program-program dan mewariskannya kepada Gubernur penerusnya pada 2017 nanti. Sehingga, program-program yang diteruskan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warganya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau peduli dengan pernyataan Syarif dan pihak lainnya perihal kebijakan penggusuran yang dilakukannya. Dia pun mempersilakan mereka untuk berbicara apa saja.
Terpenting, kata dia, selama memipin Jakarta pada 2012 lalu, dirinya berkoitmen untuk tidak menunda normalisasi sungai. Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan bila dalam normalisasi sungai, pihaknya pasti telah menyiapkan Rusunawa dengan fasilitas-fasilitasnya, baik itu kesehatan, transportasi, mata pencarian dan pendidikan.
Ahok mengakui bila program normasilasi sungai di Jakarta masih sangat jauh sekali. Menurutnya, untuk normalisasi sungai Ciliwung saja, sedikitnya membutuhkan 50.000 unit rusun. Namun, dia menilai penanganan banjir berjalan baik.
"Sekarang saya tanya ada berapa lokasi genangan. Sedikit, ada? Iya, tapi pindah-pindah bos lokasi mampetnya. Sampahnya kayak jalan jalan, kita cari, datangin lagi, beresin lagi, datang lagi, beresin , terus kerja. Saya targetkan 2018 normaliasi sungai selesai," ungkapnya.
(whb)
