Kaltara Dorong Kebijakan dan Anggaran Terpadu di Perbatasan
Rabu, 28 September 2016 - 17:52 WIB
Kaltara Dorong Kebijakan dan Anggaran Terpadu di Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Niat Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang ingin menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara dapat dilakukan dengan mudah. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 21 September 2016.
”Menjadikan daerah-daerah perbatasan yang saat ini tertinggal menjadi beranda terdepan negara yang membanggakan bisa segera direalisasikan. Kuncinya ada itikad dan niat baik serta kerja nyata yang dituangkan dalam bentuk kebijakan anggaran yang fokus untuk pembangunan di wilayah perbatasan,” kata Irianto.
Selama ini, lanjut Irianto, sistem penganggaran khususnya untuk pembangunan di perbatasan bersifat sektoral dan tersebar di berbagai kementerian. Efeknya hal ini tidak fokus dan justru banyak yang tidak terbelanjakan sehingga menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
”Jika pemanfaatan APBN fokus, saya berkeyakinan bahwa dalam 3-10 tahun ke depan, wilayah perbatasan kita itu paling tidak 1.000% meningkatnya. Kita bisa mengejar Tawau dan daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Caranya seperti yang sudah pernah dilakukan di Batam. Pemerintah sebaiknya membuat konsep dan desain serupa tapi lebih matang dan terencana dengan membentuk badan pengelola khusus atau badan otoritas di wilayah perbatasan. ”Bisa saja dibangun dan dibiayai oleh pemerintah atau dengan melibatkan swasta dan semua pengurusan perijinan akan menjadi lebih mudah,” lanjutnya.
Irianto mengatakan, salah satu wilayah di Kaltara yang memenuhi syarat untuk dikelola badan otorita adalah Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan. ”Kalau pulau-pulau seperti Sebatik dan daerah lain di perbatasan kita perbaiki konsep, kebijakan, serta skema pengelolaannya. Saya optimistis ini akan lebih baik lagi dari Batam,” tuturnya.
Membahas wilayah perbatasan bukan hanya persoalan keamanan dan kesejahteraan saja. Tetapi ini menyangkut persoalan harga diri bangsa. ”Dan kita terkesan memaklumi begitu saja ketika berpuluh-puluh tahun harga diri kita dipermainkan dan kita cenderung pura-pura tidak tahu ketika sepanjang hari harga diri dilecehkan di wilayah perbatasan kita,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya pemerintah mempercepat pembangunan di perbatasan dengan alasan untuk meningkatkan wajah perbatasan Indonesia agar jauh lebih baik dari sebelumnya. ”Kenapa ini dipercepat? Karena jujur pembangunan kawasan di perbatasan kita ini sangat terlambat di tengah kita sudah 71 tahun merdeka. Tahun 2017 nanti wajah perbatasan kita harus 1.000% jauh lebih baik dari negara tetangga,” kata Tjahjo.
”Menjadikan daerah-daerah perbatasan yang saat ini tertinggal menjadi beranda terdepan negara yang membanggakan bisa segera direalisasikan. Kuncinya ada itikad dan niat baik serta kerja nyata yang dituangkan dalam bentuk kebijakan anggaran yang fokus untuk pembangunan di wilayah perbatasan,” kata Irianto.
Selama ini, lanjut Irianto, sistem penganggaran khususnya untuk pembangunan di perbatasan bersifat sektoral dan tersebar di berbagai kementerian. Efeknya hal ini tidak fokus dan justru banyak yang tidak terbelanjakan sehingga menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
”Jika pemanfaatan APBN fokus, saya berkeyakinan bahwa dalam 3-10 tahun ke depan, wilayah perbatasan kita itu paling tidak 1.000% meningkatnya. Kita bisa mengejar Tawau dan daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Caranya seperti yang sudah pernah dilakukan di Batam. Pemerintah sebaiknya membuat konsep dan desain serupa tapi lebih matang dan terencana dengan membentuk badan pengelola khusus atau badan otoritas di wilayah perbatasan. ”Bisa saja dibangun dan dibiayai oleh pemerintah atau dengan melibatkan swasta dan semua pengurusan perijinan akan menjadi lebih mudah,” lanjutnya.
Irianto mengatakan, salah satu wilayah di Kaltara yang memenuhi syarat untuk dikelola badan otorita adalah Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan. ”Kalau pulau-pulau seperti Sebatik dan daerah lain di perbatasan kita perbaiki konsep, kebijakan, serta skema pengelolaannya. Saya optimistis ini akan lebih baik lagi dari Batam,” tuturnya.
Membahas wilayah perbatasan bukan hanya persoalan keamanan dan kesejahteraan saja. Tetapi ini menyangkut persoalan harga diri bangsa. ”Dan kita terkesan memaklumi begitu saja ketika berpuluh-puluh tahun harga diri kita dipermainkan dan kita cenderung pura-pura tidak tahu ketika sepanjang hari harga diri dilecehkan di wilayah perbatasan kita,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya pemerintah mempercepat pembangunan di perbatasan dengan alasan untuk meningkatkan wajah perbatasan Indonesia agar jauh lebih baik dari sebelumnya. ”Kenapa ini dipercepat? Karena jujur pembangunan kawasan di perbatasan kita ini sangat terlambat di tengah kita sudah 71 tahun merdeka. Tahun 2017 nanti wajah perbatasan kita harus 1.000% jauh lebih baik dari negara tetangga,” kata Tjahjo.
(poe)
