Warga Bonai Minta Maaf kepada Menhut

PEKANBARU - Warga Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang terhimpun dalam Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta maaf kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Selain itu, mereka juga membantah telah melakukan penyanderaan terhadap tujuh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK). Bahkan, warga petani KTNA yang mengaku bermitra dengan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) sejak 2008 silam bersumpah tidak pernah mengancam, menghapus foto-foto, atau mengancam membunuh membakar hidup-hidup penyidik KLHK.

Apalagi, masyarakat mengaku menderita kerugian sebesar Rp18 miliar atas kebakaran kebun sawit yang telah dua tahun mereka panen tersebut.

"Kami meminta maaf kepada Menteri LHK. Kami membantah semua yang diberitakan media massa. Kami tidak pernah menyandera. Kami juga tidak disuruh perusahaan. Ini inisiatif masyarakat karena itu tanah kami.

Kami bersumpah demi Allah tidak pernah mengancam membunuh, menghapus foto-foto penyidik KLHK, mencabut segel plang.

Apalagi dituduh melecehkan negara. Kami tidak pernah melawan negara Indonesia bahkan leluhur kami Tuanku Tambusai adalah Pahlawan Nasional Indonesia," ungkap Wakil Ketua KTNA Jefriman dalam keterangan tertulisnya.

Jefriman, yang turut didampingi Ninik Mamak Bonai, di antaranya Datuk Majopati Syamsibar, Datuk Pucuk Suku Domo Asri, Datuk Suku Melayu Tamrin, Datuk Mandahiling Tomi, menjelaskan warga yang berjumlah sekitar 60 orang ketika itu hanya menahan rombongan tujuh penyidik untuk menanyakan kegiatan mereka yang memasuki areal kebun KTNA yang terbakar seluas 160 hektare.

"Saat diponton penyeberangan itu kami menahan rombongan KLHK untuk menanyakan kegiatan mereka. Kami tidak menyandera atau mengambil dua mobil mereka. Mereka justru sekitar tujuh jam lamanya berada di Polsek Bonai. Tidak benar kami menahan sampai 10 jam," ungkap Jefriman yang juga menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Bonai.

Dia memaparkan, kebakaran di kebun sawit mereka yang sudah ditanam sejak 2006 silam bersamaan dengan berdirinya KTNA yang diresmikan sendiri oleh KLHK sebagai program pemberdayaan kelompok tani.

Sedangkan kerjasama dengan PT APSL dengan sistem bapak angkat KKPA baru dimulai pada 2008.

"Lahan itu adalah bekas HPH PT Rokinan Timber seluas 7 ribu hektare. KTNA menggarap seluas 5 ribu hektare. Baru ditanami seluas 3 ribu hektare. Ini murni lahan masyarakat karena itu adalah tanah ulayat sejak zaman Kerajaan Kunto Darussalam," urainya.

Dijelaskannya, hingga 2016 ini KTNA memang masih mengurus perizinan kebun sawit sebab secara administratif tanah itu juga masih terkendala karena status Hutan Produksi Terbatas (HPT) di negara.

"Karena kami rakyat kecil pengurusan izin ini selalu dipersulit. Sudah 20 tahun kami mengurus izinnya dari HPT tapi tidak keluar juga. Namun kami tidak menyerah dan terus diajukan," ujarnya.

Dia juga menambahkan, kebakaran yang melanda kebun mereka musibah. Asal api diketahui dari areal 20 hektare milik masyarakat pendatang. Lalu karena angin, api terus merambat membakar kebun KTNA.

Selain KTNA Bonai, kebakaran paling parah justru terjadi lahan sawit KTNA Desa Siarang-arang seluas 1.500 hektare di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, tidak ada pengurus KTNA Siarang-arang yang juga bermitra dengan PT APSL, datang ke Pekanbaru.

"Kami tegaskan tidak ada lahan PT APSL di Bonai. Lahan PT APSL adanya di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam seluas 3.100 hektare. Yang di Bonai seluruhnya adalah milik masyarakat dengan jumlah 980 orang di 49 kelompok tani yang bergabung di KTNA Bonai. Adapun jumlah total penduduk Bonai sebanyak 2.700 jiwa," jelasnya.

Sementara staf legal PT APSL Novalina Sirait mengatakan pihaknya membantah memiliki lahan di Desa Bonai. Dia mengatakan lahan di Bonai merupakan lahan masyarakat yang dikerjasamakan atau bermitra dengan PT APSL.

"Kami tidak mempunyai lahan di Desa Bonai. Dan lahan kami hanya ada di Desa Sontang dan tidak terbakar," jelasnya.