Beredar Surat Permintaan Kader PDIP Wajib Dukung Ahok-Djarot
Selasa, 06 September 2016 - 20:14 WIB
Beredar Surat Permintaan Kader PDIP Wajib Dukung Ahok-Djarot
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai tidak heran jika ada surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berisi seluruh kadernya mendukung pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Dari dulu juga begitu sih Ibu Mega. Dari dulu waktu ribut-ribut juga minta PDIP untuk dukung," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).
Dukungan dari Megawati dinilai Ahok tidak terlepas dari meneruskan program serta visi misi Gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo. "Karena kan saya meneruskan Pak Jokowi," ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan, telah ada instruksi untuk mensukseskan pasangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta 2017. Surat instruksi tersebut dari DPP dan ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Diberi instruksi mensukseskan Ahok-Djarot. Tetapi belum ada deklarasi, kan tahapnya indikatif, deklaratif, kemudian definitif ketika didaftarkan ke KPU," kata Hendrawan di bilangan Jakarta, Sabtu, 3 September 2016 lalu.
"Dari dulu juga begitu sih Ibu Mega. Dari dulu waktu ribut-ribut juga minta PDIP untuk dukung," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).
Dukungan dari Megawati dinilai Ahok tidak terlepas dari meneruskan program serta visi misi Gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo. "Karena kan saya meneruskan Pak Jokowi," ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan, telah ada instruksi untuk mensukseskan pasangan Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta 2017. Surat instruksi tersebut dari DPP dan ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Diberi instruksi mensukseskan Ahok-Djarot. Tetapi belum ada deklarasi, kan tahapnya indikatif, deklaratif, kemudian definitif ketika didaftarkan ke KPU," kata Hendrawan di bilangan Jakarta, Sabtu, 3 September 2016 lalu.
(whb)
