Bupati Tulungagung Berharap Bandara di Wilayah Selatan Cepat Terealisasi
Rabu, 31 Agustus 2016 - 20:00 WIB
Bupati Tulungagung Berharap Bandara di Wilayah Selatan Cepat Terealisasi
A
A
A
JAKARTA - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berharap rencana pemerintah pusat untuk membangun bandara di kawasan selatan Jawa Timur bisa secepatnya direalisasikan. Karena bukan semata-mata solusi terhadap masalah transportasi, keberadaan bandara bisa menekan kesenjangan antar wilayah di Jawa Timur.
“Keberadaan bandara ini sangat penting dan memang mendesak untuk menekan kesenjangan, baik sosial maupun ekonomi antar wilayah pantai utara (pantura) dan selatan. Karena itu kami, delapan kepala daerah di Jawa Timur mendorong dibukanya bandara di wilayah selatan,” ujar Bupati Syahri saat berkunjung ke kantor redaksi Koran SINDO di Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Bupati kelahiran Tulungagung, 1 Mei 1968 ini mengungkapkan, pemerintah pusat sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sebenarnya telah membaca ketimpangan wilayah utara dan selatan Jawa dengan membangun jalur lintas selatan (JLS).
Agar lebih berkembang, wilayah selatan membutuhkan sebuah bandara agar tidak bergantung pada Bandara Juanda di Surabaya dan Bandara Abdurahman Saleh di Malang.
“Kami yang di selatan ini lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Dari Tulungagung butuh waktu empat jam ke Bandara Juanda. Kalau dari Pacitan bisa tujuh jam. Ke Malang memang lebih dekat, tapi karena jalannya berkelok-kelok, waktu tempuh ke bandara jatuhnya juga relatif sama,” tutur Bupati Syahri.
Dia berharap, dalam waktu dekat rencana pembangunan bandara tersebut bisa direalisasikan. “Mengenai lokasinya, saya tidak ngotot harus di Tulungagung. Bisa di Trenggalek atau Blitar, atau yang lain yang penting visible dan secara teknis memungkinkan, saya tidak ada masalah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Pemkab Tulungagung Suharto mengatakan, pemerintah pusat telah menerjunkan tim ke Tulungagung untuk melakukan survei lokasi.
Namun Suharto pun mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkab Tulungagung tidak mempersoalkan penempatan alias lokasi bandara yang akan dibangun. ”Kami juga sudah melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan tim survei ini,” kata Suharto.
Kabupaten Tulungagung merupakan satu dari delapan daerah yang mengajukan permohonan didirikannya bandara. Permohonan tersebut diajukan dalam surat yang ditandatangani Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; Bupati Madiun Muhtarom; Bupati Magetan Sumantri; Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar; Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni; Bupati Pacitan Indartato; dan Bupati Blitar Rijanto.
Bupati Trenggalek Emil Dardak sebelumnya mewacanakan bandara di wilayah selatan sebaiknya dibangun di Tulungagung. Dia berpendapat posisi Tulungagung berada di tengah-tengah delapan kota dan kabupaten pengusul.
Pemkab Tulungagung pun telah mengusulkan lahan di Kecamatan Campurdarat, di bagian selatan Pantai Popoh yang landai dan terbuka serta hanya berjarak lima kilometer dari JLS.
Kementerian Perhubungan pernah mengumumkan rencana pembangunan bandara baru ini dengan anggaran Rp700 miliar dari APBN atas permintaan delapan kepala daerah ini.
“Keberadaan bandara ini sangat penting dan memang mendesak untuk menekan kesenjangan, baik sosial maupun ekonomi antar wilayah pantai utara (pantura) dan selatan. Karena itu kami, delapan kepala daerah di Jawa Timur mendorong dibukanya bandara di wilayah selatan,” ujar Bupati Syahri saat berkunjung ke kantor redaksi Koran SINDO di Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Bupati kelahiran Tulungagung, 1 Mei 1968 ini mengungkapkan, pemerintah pusat sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sebenarnya telah membaca ketimpangan wilayah utara dan selatan Jawa dengan membangun jalur lintas selatan (JLS).
Agar lebih berkembang, wilayah selatan membutuhkan sebuah bandara agar tidak bergantung pada Bandara Juanda di Surabaya dan Bandara Abdurahman Saleh di Malang.
“Kami yang di selatan ini lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Dari Tulungagung butuh waktu empat jam ke Bandara Juanda. Kalau dari Pacitan bisa tujuh jam. Ke Malang memang lebih dekat, tapi karena jalannya berkelok-kelok, waktu tempuh ke bandara jatuhnya juga relatif sama,” tutur Bupati Syahri.
Dia berharap, dalam waktu dekat rencana pembangunan bandara tersebut bisa direalisasikan. “Mengenai lokasinya, saya tidak ngotot harus di Tulungagung. Bisa di Trenggalek atau Blitar, atau yang lain yang penting visible dan secara teknis memungkinkan, saya tidak ada masalah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Pemkab Tulungagung Suharto mengatakan, pemerintah pusat telah menerjunkan tim ke Tulungagung untuk melakukan survei lokasi.
Namun Suharto pun mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkab Tulungagung tidak mempersoalkan penempatan alias lokasi bandara yang akan dibangun. ”Kami juga sudah melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan tim survei ini,” kata Suharto.
Kabupaten Tulungagung merupakan satu dari delapan daerah yang mengajukan permohonan didirikannya bandara. Permohonan tersebut diajukan dalam surat yang ditandatangani Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; Bupati Madiun Muhtarom; Bupati Magetan Sumantri; Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar; Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni; Bupati Pacitan Indartato; dan Bupati Blitar Rijanto.
Bupati Trenggalek Emil Dardak sebelumnya mewacanakan bandara di wilayah selatan sebaiknya dibangun di Tulungagung. Dia berpendapat posisi Tulungagung berada di tengah-tengah delapan kota dan kabupaten pengusul.
Pemkab Tulungagung pun telah mengusulkan lahan di Kecamatan Campurdarat, di bagian selatan Pantai Popoh yang landai dan terbuka serta hanya berjarak lima kilometer dari JLS.
Kementerian Perhubungan pernah mengumumkan rencana pembangunan bandara baru ini dengan anggaran Rp700 miliar dari APBN atas permintaan delapan kepala daerah ini.
(sms)
