Ini Tiga Alasan PDIP Tidak Bakal Dukung Ahok
Rabu, 24 Agustus 2016 - 10:04 WIB
Ini Tiga Alasan PDIP Tidak Bakal Dukung Ahok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syawri Chaniago mengingatkan Ketua Umum PDIP Megawati untuk mempertimbangkan matang-matang jika mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub 2017 mendatang. Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena sejumah kader melakukan penolakan dan warga Jakarta yang sudah tidak suka dengan arogansi Ahok.
Alasan pertama, kata Pangi, partai sebagai suprasturuktur tidak boleh mengangkangi aspirasi atau kehendak internal PDIP yang rata rata kadernya menolak mendukung Ahok.
"Partai harus mau mendengar, kedaulatan rakyat ditentukan kehendak rakyat, aspirasi kader PDIP Jakarta tak menghendaki Ahok kembali mencalonkan jadi gubernur. Berarti kalau itu kehendak mayoritas maka elite partai harus mendengar suara tersebut," kata Pangi saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/8/2016).
Kedua, lanjut Pangi, Ahok dikenal sebagai kader kutu loncat. Bukan tidak mungkin pada suatu saat PDIP juga mengalami nasib yang sama seperti saat Ahok keluar dari Gerindra yakni habis manis sampah di buang.
"Membangun Jakarta mirip bar-bar, kasar dan nampak belum berhasil mengurai problem fundamental di Jakarta. Semakin hari semakin parah, kemacetan, serapan anggaran minim, banjir dan pembenahan fasilitas umum yang jauh dari ideal, kota yang indeks kebahagian masyarakatnya menurun, kota yang tingkat kriminalitas tinggi, nasib pejalan kaki yang tak manusiawi," jelasnya.
Namun ada juga keberhasilannya, kata Pangi, yakni meningkatnya kepuasaan pelayanan di kantor kelurahan dan kantor kecamatan, berkurangnya pungli, dan pengelolaan taman yang cukup bagus.
Pertimbangan lainnya, sebagai seorang pemimpin, Ahok juga kerap mencari masalah dengan siapapun. Baik dengan anak buahnya, anggota DPRD DKI, Rizal Ramli, Warga DKI, yang terbaru Ahok juga sempat bersitegang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Sekda DKI Saefullah.
"Alasan ketiga, Ahok seringkali candu membuat polemik dan keputusan yang kotroversial seperti ngotot membela reklamasi, padahal warga atau masyarakat Jakarta tidak mendukung reklamasi. Mengapa Ahok begitu ngotot membela dan memperjuangkan reklamasi. Gubernur dipilih secara langsung dan harus tunduk pada kehendak rakyat," tutupnya.
Alasan pertama, kata Pangi, partai sebagai suprasturuktur tidak boleh mengangkangi aspirasi atau kehendak internal PDIP yang rata rata kadernya menolak mendukung Ahok.
"Partai harus mau mendengar, kedaulatan rakyat ditentukan kehendak rakyat, aspirasi kader PDIP Jakarta tak menghendaki Ahok kembali mencalonkan jadi gubernur. Berarti kalau itu kehendak mayoritas maka elite partai harus mendengar suara tersebut," kata Pangi saat dihubungi Sindonews, Rabu (24/8/2016).
Kedua, lanjut Pangi, Ahok dikenal sebagai kader kutu loncat. Bukan tidak mungkin pada suatu saat PDIP juga mengalami nasib yang sama seperti saat Ahok keluar dari Gerindra yakni habis manis sampah di buang.
"Membangun Jakarta mirip bar-bar, kasar dan nampak belum berhasil mengurai problem fundamental di Jakarta. Semakin hari semakin parah, kemacetan, serapan anggaran minim, banjir dan pembenahan fasilitas umum yang jauh dari ideal, kota yang indeks kebahagian masyarakatnya menurun, kota yang tingkat kriminalitas tinggi, nasib pejalan kaki yang tak manusiawi," jelasnya.
Namun ada juga keberhasilannya, kata Pangi, yakni meningkatnya kepuasaan pelayanan di kantor kelurahan dan kantor kecamatan, berkurangnya pungli, dan pengelolaan taman yang cukup bagus.
Pertimbangan lainnya, sebagai seorang pemimpin, Ahok juga kerap mencari masalah dengan siapapun. Baik dengan anak buahnya, anggota DPRD DKI, Rizal Ramli, Warga DKI, yang terbaru Ahok juga sempat bersitegang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Sekda DKI Saefullah.
"Alasan ketiga, Ahok seringkali candu membuat polemik dan keputusan yang kotroversial seperti ngotot membela reklamasi, padahal warga atau masyarakat Jakarta tidak mendukung reklamasi. Mengapa Ahok begitu ngotot membela dan memperjuangkan reklamasi. Gubernur dipilih secara langsung dan harus tunduk pada kehendak rakyat," tutupnya.
(ysw)
