Disambangi Anggota DPRD, KPU Jakarta Janji Bekerja Tanpa Intervensi
Rabu, 10 Agustus 2016 - 13:42 WIB
Disambangi Anggota DPRD, KPU Jakarta Janji Bekerja Tanpa Intervensi
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke kantor baru KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini KPU DKI berjanji bekerja profesional tanpa ada intervensi, meskipun calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertarung pada Pilgub mendatang.
Rombongan Komisi A yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbun beserta Sekretaris Komisi A Syarif ini diterima langsung Komisioner KPU DKI dan pihak eksekutif seperti Kepala Biro Umum DKI Jakarta Agustino Darmawan, Kepala Satpol PP DKI Jupan Royter, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini membicarakan bagaimana kesiapan KPU DKI jelang Pilkada DKI 2017. Salah satu hal yang disoroti mengenai akan adanya kerja sama antara KPU DKI dengan Jakarta Smart City.
Sekretaris Komisi A Syarif mengatakan, KPU DKI seharusnya bisa membuat aplikasi informasi sendiri untuk mempekerjakan ahli teknisi dibandingkan menggunakan Jakarta Smart City. Menurut Syarif, penggunaan Jakarta Smart City ini syarat dengan kepentingan lainnya.
"Kalau misalnya pakai bantuan Jakarta Smart City nanti ada suara yang bilang ini pakai pemerintah, soalnya petahana ikut Pilgub DKI nih," ujar Syarif dihadapan Komisioner KPU DKI, Rabu (10/8/2016).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Petra Lumbun. Petra mengatakan, Jakarta Smart City belum bisa dipertanggungjawabkan secara bersama dan belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). "Sebaiknya KPU DKI Jakarta mempertimbangkan hal ini," ungkapnya.
Bahkan anggota Komisi A, Achmad Yani menyindir dengan tajam netralitas, integritas, dan profesionalitas dari KPU DKI jika menggunakan Jakarta Smart City sebagai bentuk kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. "Bagaimana nanti netralitas KPU DKI karena saat ini petahana ikut maju gubernur DKI Jakarta," ujar Yani.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan jika ada kesalahpahaman yang terjadi mengenai kerja sama dengan Jakarta Smart City. Menurut Sumarno, itu baru sebatas usulan dari pihaknya untuk mendukung sosialisasi Pilgub DKI 2017 tersebut.
"Jadi seakan-akan di media itu, kami kerja sama dengan Pemprov DKI untuk penghitungan suara, namun bukan Pak. Jadi ini kami usulkan untuk memfasilitasi sosialisasi," tukas Sumarno.
Sumarno menjelaskan berdasarkan pada Undang-undang, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu KPU DKI salah satunya dalam hal sosialisasi. Sehingga selain Jakarta Smart City, Sumarno mengatakan akan ada sosialisasi dengan media internal Pemprov.
"Jadi mungkin di SmartCity, bisa memungkinkan baik warga, peserta, atau parpol untuk mengetahui titik-titik TPS di mana saja. Kemudian mungkin juga disiapkan vidio streaming untuk melihat rekapitulasi penghitungan suara yang sedang berlangsung di TPS," tukasnya.
Sumarno meyakinkan kepada para anggota Komisi A ini bahwa KPU DKI akan bekerja profesional mungkin tanpa ada intervensi dari manapun. Apalagi mengingat ada petahana yang akan maju kembali.
"Kami pastikan Pak tidak akan ada intervensi, dan netralitas di KPU DKI pasti kami jaga," tegas Sumarno.
Rombongan Komisi A yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbun beserta Sekretaris Komisi A Syarif ini diterima langsung Komisioner KPU DKI dan pihak eksekutif seperti Kepala Biro Umum DKI Jakarta Agustino Darmawan, Kepala Satpol PP DKI Jupan Royter, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini membicarakan bagaimana kesiapan KPU DKI jelang Pilkada DKI 2017. Salah satu hal yang disoroti mengenai akan adanya kerja sama antara KPU DKI dengan Jakarta Smart City.
Sekretaris Komisi A Syarif mengatakan, KPU DKI seharusnya bisa membuat aplikasi informasi sendiri untuk mempekerjakan ahli teknisi dibandingkan menggunakan Jakarta Smart City. Menurut Syarif, penggunaan Jakarta Smart City ini syarat dengan kepentingan lainnya.
"Kalau misalnya pakai bantuan Jakarta Smart City nanti ada suara yang bilang ini pakai pemerintah, soalnya petahana ikut Pilgub DKI nih," ujar Syarif dihadapan Komisioner KPU DKI, Rabu (10/8/2016).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Petra Lumbun. Petra mengatakan, Jakarta Smart City belum bisa dipertanggungjawabkan secara bersama dan belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). "Sebaiknya KPU DKI Jakarta mempertimbangkan hal ini," ungkapnya.
Bahkan anggota Komisi A, Achmad Yani menyindir dengan tajam netralitas, integritas, dan profesionalitas dari KPU DKI jika menggunakan Jakarta Smart City sebagai bentuk kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. "Bagaimana nanti netralitas KPU DKI karena saat ini petahana ikut maju gubernur DKI Jakarta," ujar Yani.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan jika ada kesalahpahaman yang terjadi mengenai kerja sama dengan Jakarta Smart City. Menurut Sumarno, itu baru sebatas usulan dari pihaknya untuk mendukung sosialisasi Pilgub DKI 2017 tersebut.
"Jadi seakan-akan di media itu, kami kerja sama dengan Pemprov DKI untuk penghitungan suara, namun bukan Pak. Jadi ini kami usulkan untuk memfasilitasi sosialisasi," tukas Sumarno.
Sumarno menjelaskan berdasarkan pada Undang-undang, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu KPU DKI salah satunya dalam hal sosialisasi. Sehingga selain Jakarta Smart City, Sumarno mengatakan akan ada sosialisasi dengan media internal Pemprov.
"Jadi mungkin di SmartCity, bisa memungkinkan baik warga, peserta, atau parpol untuk mengetahui titik-titik TPS di mana saja. Kemudian mungkin juga disiapkan vidio streaming untuk melihat rekapitulasi penghitungan suara yang sedang berlangsung di TPS," tukasnya.
Sumarno meyakinkan kepada para anggota Komisi A ini bahwa KPU DKI akan bekerja profesional mungkin tanpa ada intervensi dari manapun. Apalagi mengingat ada petahana yang akan maju kembali.
"Kami pastikan Pak tidak akan ada intervensi, dan netralitas di KPU DKI pasti kami jaga," tegas Sumarno.
(whb)
