Pengamat: ERP Bukan Solusi Atasi Kemacetan di Jakarta

JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bukan lah kebijakan yang tepat. Pasalnya ERP akan menjadi beban masyarakat karena hanya akan dilalui orang yang mampu membayar saja.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan, ERP bukan solusi terbaik dalam mengatasi kemacetan. Pemerintah seharusnya dapat menekan kepemilikan kendaraan atau membuat kebijakan yang lebih ekstrim, yaitu moratorium penjualan kendaraan baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Pengadaan angkutan umum yang menjamin keamanan, keselamatan serta terintegrasi dan terjangkau secara ekonomi juga harus dilakukan," kata Edison kepada wartawan, Senin (8/8/2016).

Edison menambahkan, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta belum memenuhi standardisasi memadai untuk memberlakukan ERP, seperti angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal keamanan para penumpang. Pelaksanaan ERP, lanjut Edison juga harus memiliki empat jalur.

Selain itu, trayek angkutan umum tidak berhimpitan dengan angkutan massal. "Masalah parkir liar yang pembenahannya belum optimal. Paling penting itu, ERP bukan bertujuan meningkatkan pendapatan belaka," pungkasnya