Masyarakat Tanjung Balai Harus Jaga Toleransi Beragama

TANJUNG BALAI - Semua pihak diminta agar pihak berpikir jernih dan bijaksana dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjung Balai pada Jumat 29 Juli lalu. Anggota DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Fadly Nurzal mengatakan, apa yang terjadi di Tanjung Balai berawal dari persoalan agama, maka proses penyelesainnya perlu penanganan ekstra dan khusus agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurutnya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama tidak bisa ditoleransi.

"Saya minta semua pihak bersabar, menahan diri dan saling memaafkan sebagai bentuk toleransi antar sesama", ujar Fadly Nurzal dalam kunjungan reses DPR di Kota Tanjung Balai.

Fadly berpendapat, jika ditelisik dalam pandangan hukum, maka kerusuhan yang terjadi merupakan konflik sosial.

Maka proses penyelesaiannya bisa menerapkan UU Nomor 7/ 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini sudah diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/ 2015.

Karena itu pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat diharapkan bersatu agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik secara musyawarah dan mupakat, khususnya dalam penerapan hukum.

Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Bambang Harianto menyatakan, pascakerusuhan keadaan sudah kondusif.
Itu membuktikan bahwa masyarakat setempat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat.

Terkait proses hukum sebagai akibat kerusuhan, kata Bambang, polisi memang telah menetapkan puluhan tersangka yang diantaranya terdapat anak di bawah umur.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kemudian agar terhadap anak di bawah umur tersebut pendapat perlakuan khusus dalam penerapan hukumnya.