Ratusan Anggota LSM Segel Kantor BPJS Bone
Ratusan Anggota LSM Segel Kantor BPJS Bone
A
A
A
WATAMPONE - Ratusan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam aliansi LSM Bone (ALB) menyegel kantor BPJS Kesehatan setempat.
Selain menyegel, massa tersebut juga 'menyeruduk' kantor DPRD Bone supaya mendukung gerakan ALB menggugat BPJS, Senin pagi (1/8/2016).
Aksi segel kantor tersebut merupakan buntut kekecewaan terhadap lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional tersebut yang dinilai hanya merugikan masyarakat Bone.
Sekjen ALB, Fadli mengatakan BPJS kesehatan adalah pembodohan. Menurutnya, selain menyegel kantor BPJS Kesehatan yang terletak di Jl Hos Cokroaminoto kota Watampone dan meminta BPJS untuk angkat kaki dari bumi Arung Palakka.
Pihaknya juga meminta memberlakukan kembali sistem Jamkesda yang beberapa tahun lalu berlaku di Bone sebelum diintegrasikan ke sistem BPJS Kesehatan. "Jamkesda lebih bermanfaat daripada BPJS bagi warga Bone," katanya.
Fadli mengatakan beberapa hal yang menjadi sorotan serius terhadap BPJS diantaranya ketidak siapan BPJS terhadap permasalahan ditingkat bawah.
Selain itu BPJS kesehatan dinilai merugikan daerah, persoalan ini timbul akibat keterbatasan anggaran Pemkab Bone untuk menalangi pembengkakan biaya kesehatan melalui pembayaran premi BPJS dibandingkan pembayaran klaim saat kepesertaan jamkesda masih berlaku.
"Pada 2015 lalu dana yang dibutuhkan hanya Rp39,3 Miliar untuk menjamin kesehatan 378.217 jiwa, sementara dengan anggaran pada APBD tahun 2016 saat ini, Pemkab Bone hanya memiliki dana untuk integrasi BPJS sebesar RP 45, 7 Miliar," katanya.
"Namun itu hanya untuk menjamin 165.801 jiwa, itu artinya ada 212.416 jiwa yang tidak lagi terjamin melalui integrasi BPJS itu, sangat merugikan daerah dan masyarakat, lebih banyak uang daerah yang keluar namun lebih sedikit warga yang terjamin padahal pelayanannya juga tetap sama saja," pungkasnya.
Selain menyegel, massa tersebut juga 'menyeruduk' kantor DPRD Bone supaya mendukung gerakan ALB menggugat BPJS, Senin pagi (1/8/2016).
Aksi segel kantor tersebut merupakan buntut kekecewaan terhadap lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional tersebut yang dinilai hanya merugikan masyarakat Bone.
Sekjen ALB, Fadli mengatakan BPJS kesehatan adalah pembodohan. Menurutnya, selain menyegel kantor BPJS Kesehatan yang terletak di Jl Hos Cokroaminoto kota Watampone dan meminta BPJS untuk angkat kaki dari bumi Arung Palakka.
Pihaknya juga meminta memberlakukan kembali sistem Jamkesda yang beberapa tahun lalu berlaku di Bone sebelum diintegrasikan ke sistem BPJS Kesehatan. "Jamkesda lebih bermanfaat daripada BPJS bagi warga Bone," katanya.
Fadli mengatakan beberapa hal yang menjadi sorotan serius terhadap BPJS diantaranya ketidak siapan BPJS terhadap permasalahan ditingkat bawah.
Selain itu BPJS kesehatan dinilai merugikan daerah, persoalan ini timbul akibat keterbatasan anggaran Pemkab Bone untuk menalangi pembengkakan biaya kesehatan melalui pembayaran premi BPJS dibandingkan pembayaran klaim saat kepesertaan jamkesda masih berlaku.
"Pada 2015 lalu dana yang dibutuhkan hanya Rp39,3 Miliar untuk menjamin kesehatan 378.217 jiwa, sementara dengan anggaran pada APBD tahun 2016 saat ini, Pemkab Bone hanya memiliki dana untuk integrasi BPJS sebesar RP 45, 7 Miliar," katanya.
"Namun itu hanya untuk menjamin 165.801 jiwa, itu artinya ada 212.416 jiwa yang tidak lagi terjamin melalui integrasi BPJS itu, sangat merugikan daerah dan masyarakat, lebih banyak uang daerah yang keluar namun lebih sedikit warga yang terjamin padahal pelayanannya juga tetap sama saja," pungkasnya.
(nag)
Explore More