Gerakkan Ekonomi Desa, Mendesa PDTT Genjot Peran Bumdes
Gerakkan Ekonomi Desa, Mendesa PDTT Genjot Peran Bumdes
A
A
A
SEMARANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo langsung tancap gas. Belum genap seminggu dilantik, menteri berlatar belakang pengusaha ini langsung blusukan ke Semarang Jawa Tengah, Minggu 31 Juli 2016. Di Semarang Eko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Eko menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes) di seluruh Indonesia. Peran Bumdes juga akan terus dikuatkan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.
”Kami akan terus melakukan penguatan dan pembentukan Bumdes agar bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” kata Eko di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Minggu 31 Juli 2016.
Saat ini jumlah Bumdes di seluruh Indonesia mencapai 12.095 unit. Jumlah ini masih jauh dari jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.744 desa. Diharapkan dalam tiga tahun ke depan seluruh desa di Indonesia mempunyai minimal satu Bumdes. ”Kami berharap Bumdes ini bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” katanya.
Eko menuturkan, Bumdes mempunyai potensi luar biasa dalam menggerakkan ekonomi perdesaan. Agar lebih efektif, pengelolaan Bumdes akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat berdasarkan potensi masing-masing desa.
”Kita punya pengalaman baik di masa lalu saat koperasi pernah booming dan menjadi pengerak perekonomian desa. Diharapkan hal itu juga akan terjadi pada Bumdes, tentunya dengan perbaikan manajemen dan tata kelola,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Eko berharap ada akselarasi kerja sama dengan BUMN dan bank-bank milik pemerintah. Kerja sama bisa dalam bentuk bantuan dana, sumbangan peralatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola melalui berbagai pelatihan. Dengan demikian pendanaan Bumdes tidak hanya mengandalkan dana desa saja.
”Kami akan menggandeng Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian untuk bersama-sama membesarkan Bumdes,” terangnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya Kemendesa PDTT mengenjot pembentukan dan penguatan peran Bumdes. Menurutnya, fokus usaha Bumdes harus sesuai dengan kebutuhan dari warga desa.
Dia mencontohkan Bumdes di wilayah pesisir harus bergerak pada pemenuhan kebutuhan nelayan. Sementara Bumdes di kawasan pertanian fokus pada usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani.
”Kalau di kawasan pesisir, Bumdes bisa menyediakan kebutuhan jaring nelayan, alat pancing ikan hingga bekal nelayan yang akan melaut. Sedangkan di kawasan pertanian Bumdes bisa menyediakan kebutuhan pupuk, pestisida hingga bibit untuk petani. Jika sesuai bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan warga desa, kami yakin Bumdes akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi desa,” tandasnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Eko menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes) di seluruh Indonesia. Peran Bumdes juga akan terus dikuatkan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.
”Kami akan terus melakukan penguatan dan pembentukan Bumdes agar bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” kata Eko di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Minggu 31 Juli 2016.
Saat ini jumlah Bumdes di seluruh Indonesia mencapai 12.095 unit. Jumlah ini masih jauh dari jumlah total desa di Indonesia yang mencapai 74.744 desa. Diharapkan dalam tiga tahun ke depan seluruh desa di Indonesia mempunyai minimal satu Bumdes. ”Kami berharap Bumdes ini bisa berdiri di seluruh desa di Indonesia,” katanya.
Eko menuturkan, Bumdes mempunyai potensi luar biasa dalam menggerakkan ekonomi perdesaan. Agar lebih efektif, pengelolaan Bumdes akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat berdasarkan potensi masing-masing desa.
”Kita punya pengalaman baik di masa lalu saat koperasi pernah booming dan menjadi pengerak perekonomian desa. Diharapkan hal itu juga akan terjadi pada Bumdes, tentunya dengan perbaikan manajemen dan tata kelola,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Eko berharap ada akselarasi kerja sama dengan BUMN dan bank-bank milik pemerintah. Kerja sama bisa dalam bentuk bantuan dana, sumbangan peralatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola melalui berbagai pelatihan. Dengan demikian pendanaan Bumdes tidak hanya mengandalkan dana desa saja.
”Kami akan menggandeng Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian untuk bersama-sama membesarkan Bumdes,” terangnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya Kemendesa PDTT mengenjot pembentukan dan penguatan peran Bumdes. Menurutnya, fokus usaha Bumdes harus sesuai dengan kebutuhan dari warga desa.
Dia mencontohkan Bumdes di wilayah pesisir harus bergerak pada pemenuhan kebutuhan nelayan. Sementara Bumdes di kawasan pertanian fokus pada usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani.
”Kalau di kawasan pesisir, Bumdes bisa menyediakan kebutuhan jaring nelayan, alat pancing ikan hingga bekal nelayan yang akan melaut. Sedangkan di kawasan pertanian Bumdes bisa menyediakan kebutuhan pupuk, pestisida hingga bibit untuk petani. Jika sesuai bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan warga desa, kami yakin Bumdes akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi desa,” tandasnya.
(poe)
Explore More