Uji Coba Ganjil Genap, DPRD Minta Bus Tak Laik Dibuang ke Laut
Rabu, 27 Juli 2016 - 04:30 WIB
Uji Coba Ganjil Genap, DPRD Minta Bus Tak Laik Dibuang ke Laut
A
A
A
JAKARTA - DPRD meminta agar Ditlantas Polda Metro Jaya serta Dishubtrans DKI Jakarta melaksanakan ketegasan hukum terhadap angkutan umum yang kerap membuat kemacetan serta tak laik jalan. Ini dilakukan agar ruas jalur alternatif tidak mengalami kemacetan imbas dari uji coba sistem ganjil genap yang mulai dilaksanakan hari ini.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Dishubtrans fokus menindak angkutan umum yang tidak laik dan membuat kemacetan di ruas jalur alternatif sekitar kawasan ganjil-genap. Kepada Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Syamsul Bahri, Prasetio juga meminta agar evaluasi terkait uji coba sistem ganjil genap harus dipaparkan dan dicarikan solusinya dengan cepat.
Sehingga, lanjut Politikus PDI Perjuangan masyarakat tidak bingung dengan kebijakan Pemprov DKI dalam mengatur lalu lintas. Termasuk ketika ERP diberlakukan.
"Ketegasan hukum harus dijalani. Masyarakat harus beralih ke angkutan umum. Nah, bereskan segera angkutan umum kita. Ceburkan ke laut bus-bus yang tidak laik dan sudah dikandangi Dishubtrans," ujarnya pada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa, 21 Juli 2016 kemarin.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Dishubtrans fokus menindak angkutan umum yang tidak laik dan membuat kemacetan di ruas jalur alternatif sekitar kawasan ganjil-genap. Kepada Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Syamsul Bahri, Prasetio juga meminta agar evaluasi terkait uji coba sistem ganjil genap harus dipaparkan dan dicarikan solusinya dengan cepat.
Sehingga, lanjut Politikus PDI Perjuangan masyarakat tidak bingung dengan kebijakan Pemprov DKI dalam mengatur lalu lintas. Termasuk ketika ERP diberlakukan.
"Ketegasan hukum harus dijalani. Masyarakat harus beralih ke angkutan umum. Nah, bereskan segera angkutan umum kita. Ceburkan ke laut bus-bus yang tidak laik dan sudah dikandangi Dishubtrans," ujarnya pada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa, 21 Juli 2016 kemarin.
(whb)
