Selalu Ngadu ke Jokowi, Rizal Ramli Sebut Ahok Cengeng
Rabu, 13 Juli 2016 - 14:45 WIB
Selalu Ngadu ke Jokowi, Rizal Ramli Sebut Ahok Cengeng
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cengeng. Ini terkait langkah Pemprov DKI mengirmkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembatalan proyek reklamasi Pulau G yang dilakukan Tim Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta.
"Jangan cengenglah gitu jadi orang. Keputusan reklamasi Teluk Jakarta jangan lupa masing-masing menteri punya kewenangan yang dilindungi Undang-Undang," ungkap Rizal di Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Rizal mencontohkan, kewenangan wilayah pelabuhan berada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), wilayah laut di luar pelabuhan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan wilayah lingkungan hidup wewenang Kementerian Lingkungan Hidup.
"Misalnya daerah pelabuhan kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan wewenang KKP, wilayah lingkungan hidup dari KLH. Satu menteri saja bisa batalkan, ini tiga menteri dan itu Undang-undang," katanya.
Menurut Rizal, jangan selalu mengacu kepada landasan hukum yang sudah lama. Selain itu, tidak perlu segalanya dilaporkan ke Presiden.
"Dan jangan terus mengacu UU lama Perpres 1995 kan ada UU lebih baru, Perpres baru. Berpikir modern jangan kuno, jangan cengeng lah masa segala macam mau diaduin Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi dari komite gabungan reklamasi. Surat tersebut dikirim dengan fakta mengenai perizinan yang diberikan kepada pengembang Pulau G.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menjadi pertimbangan sebelum keputusan final reklamasi.
"Jangan cengenglah gitu jadi orang. Keputusan reklamasi Teluk Jakarta jangan lupa masing-masing menteri punya kewenangan yang dilindungi Undang-Undang," ungkap Rizal di Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Rizal mencontohkan, kewenangan wilayah pelabuhan berada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), wilayah laut di luar pelabuhan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan wilayah lingkungan hidup wewenang Kementerian Lingkungan Hidup.
"Misalnya daerah pelabuhan kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan wewenang KKP, wilayah lingkungan hidup dari KLH. Satu menteri saja bisa batalkan, ini tiga menteri dan itu Undang-undang," katanya.
Menurut Rizal, jangan selalu mengacu kepada landasan hukum yang sudah lama. Selain itu, tidak perlu segalanya dilaporkan ke Presiden.
"Dan jangan terus mengacu UU lama Perpres 1995 kan ada UU lebih baru, Perpres baru. Berpikir modern jangan kuno, jangan cengeng lah masa segala macam mau diaduin Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi dari komite gabungan reklamasi. Surat tersebut dikirim dengan fakta mengenai perizinan yang diberikan kepada pengembang Pulau G.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menjadi pertimbangan sebelum keputusan final reklamasi.
(whb)
