Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan

Senin, 27 Juni 2016 - 11:04 WIB
Diduga Banyak Pelanggaran,...
Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan
A A A
MEDAN - Penyelesaian permasalahan proyek PLTU Paluh Kurau di Deli Serdang Sumatera Utara kian kabur.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Mabar Elektrindo selaku operator proyek pembangunan PLTU semakin membuat gerah elemen masyarakat.

Tokoh muda Sumatera Utara Effendi Syahputra mengingatkan agar pihak operator PT Mabar Eletrindo maupun investor dari China yakni PT Shanghai Electric Power Construction agar menghormati norma-norma hukum nasional dan tidak seenaknya saja melakukan pelanggaran hanya untuk kepentingan perusahaan semata.

"PT Mabar ini harus nya diajarkan nasionalisme, jangam bangsa sendiri di acak-acak untuk keuntungan perusahaannya dan asing, begitu juga PMA dari China harus menghormati asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sesuka hati hanya dengan main sogok sana sini untuk memuluskan niat mengeruk keuntungan di negara ini," papar Effendi.

Masih menurut Effendi, Pemerintah melalui kementrian terkait harus serius memperhatikan gerak gerik PT. Mabar dan PT Shanghai yang banyak merugikan dan merusak lingkungan hidup di daerah proyek pembangunan PLTU.

Apalagi dari proyek tersebut tidak ada keuntungan signifikan yang dirasakan oleh rakyat Sumatera Utara.

"Kementrian Kehutanan dan lingkungan hidup harus turun, periksa dan tegas menindak dengan tidak memberikan izin, banyak aturan-aturan lingkungan hidup yang dikangkangi saja oleh operator PLTU ini," katanya.

"Kalau pemerintah kementrian tidak tegas justru akan menimbulkan kecurigaan masyarakat akan manuver-manuver yang dilakukan investor china ini dalam memainkan proyek yang sangat mencurigakan," tambahnya.

Demikian juga Effendi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut juga harus bertanggung jawab dan jangan hanya angkat tangan pasrah terhadap masalah ini.

"Pemerintah Provinsi Sumut jangan seenaknya saja memberikan izin-izin dengan gampang dan melanggar prosedur tanpa survei serta tahu permasalahan terlebih dahulu," pungkasnya.
(nag)
Berita Terkait
Respon OTT KPK, Presiden:...
Respon OTT KPK, Presiden: Tiap Proyek Besar Pasti Ada Masalah
Soal OTT Proyek Kereta...
Soal OTT Proyek Kereta Trans Sulawesi, Jokowi: Tak Mungkin Semua Proyek Tak Ada Masalah
Pembebasan Lahan, Masalah...
Pembebasan Lahan, Masalah Klasik Penghambat Proyek Kereta Api di Sulsel
Tak Ada Masalah Hukum,...
Tak Ada Masalah Hukum, Luhut Minta Proyek PSEL Jalan Terus
Berjalan Satu Dekade,...
Berjalan Satu Dekade, Proyek CPEC China Pakistan Diwarnai Beragam Masalah
KPK Diminta Soroti Dugaan...
KPK Diminta Soroti Dugaan Masalah Proyek di Dua Eks Stafsus Milenial
Berita Terkini
2 Pencuri Kabel Rp143...
2 Pencuri Kabel Rp143 Juta di Cikarang Selatan Ditangkap Saat Beraksi
5 menit yang lalu
Jangan Lewatkan Bebas...
Jangan Lewatkan Bebas Denda Pajak Kendaraan, Gerai Samsat Hadir di PRJ
44 menit yang lalu
MUI Kecam Keras 27 Pelaku...
MUI Kecam Keras 27 Pelaku Rudapaksa Remaja di Madura: Hukuman Berat Harus Diberlakukan
49 menit yang lalu
2 Pemuda di Depok Ditangkap,...
2 Pemuda di Depok Ditangkap, Celurit hingga Airsoft Gun Disita Polisi
1 jam yang lalu
Teknologi Pupuk Hayati...
Teknologi Pupuk Hayati Dongkrak Produktivitas Sawah di Subang, Hasil Panen Tembus 4,76 Ton per Hektare
11 jam yang lalu
Setkab Dokumentasikan...
Setkab Dokumentasikan Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Sinjai
11 jam yang lalu
Infografis
10 Perguruan Tinggi...
10 Perguruan Tinggi Paling Banyak Sumbang PNS, Kampus Negeri Mendominasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved