Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan

Senin, 27 Juni 2016 - 11:04 WIB
Diduga Banyak Pelanggaran,...
Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan
A A A
MEDAN - Penyelesaian permasalahan proyek PLTU Paluh Kurau di Deli Serdang Sumatera Utara kian kabur.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Mabar Elektrindo selaku operator proyek pembangunan PLTU semakin membuat gerah elemen masyarakat.

Tokoh muda Sumatera Utara Effendi Syahputra mengingatkan agar pihak operator PT Mabar Eletrindo maupun investor dari China yakni PT Shanghai Electric Power Construction agar menghormati norma-norma hukum nasional dan tidak seenaknya saja melakukan pelanggaran hanya untuk kepentingan perusahaan semata.

"PT Mabar ini harus nya diajarkan nasionalisme, jangam bangsa sendiri di acak-acak untuk keuntungan perusahaannya dan asing, begitu juga PMA dari China harus menghormati asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sesuka hati hanya dengan main sogok sana sini untuk memuluskan niat mengeruk keuntungan di negara ini," papar Effendi.

Masih menurut Effendi, Pemerintah melalui kementrian terkait harus serius memperhatikan gerak gerik PT. Mabar dan PT Shanghai yang banyak merugikan dan merusak lingkungan hidup di daerah proyek pembangunan PLTU.

Apalagi dari proyek tersebut tidak ada keuntungan signifikan yang dirasakan oleh rakyat Sumatera Utara.

"Kementrian Kehutanan dan lingkungan hidup harus turun, periksa dan tegas menindak dengan tidak memberikan izin, banyak aturan-aturan lingkungan hidup yang dikangkangi saja oleh operator PLTU ini," katanya.

"Kalau pemerintah kementrian tidak tegas justru akan menimbulkan kecurigaan masyarakat akan manuver-manuver yang dilakukan investor china ini dalam memainkan proyek yang sangat mencurigakan," tambahnya.

Demikian juga Effendi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut juga harus bertanggung jawab dan jangan hanya angkat tangan pasrah terhadap masalah ini.

"Pemerintah Provinsi Sumut jangan seenaknya saja memberikan izin-izin dengan gampang dan melanggar prosedur tanpa survei serta tahu permasalahan terlebih dahulu," pungkasnya.
(nag)
Berita Terkait
Respon OTT KPK, Presiden:...
Respon OTT KPK, Presiden: Tiap Proyek Besar Pasti Ada Masalah
Soal OTT Proyek Kereta...
Soal OTT Proyek Kereta Trans Sulawesi, Jokowi: Tak Mungkin Semua Proyek Tak Ada Masalah
Pembebasan Lahan, Masalah...
Pembebasan Lahan, Masalah Klasik Penghambat Proyek Kereta Api di Sulsel
Tak Ada Masalah Hukum,...
Tak Ada Masalah Hukum, Luhut Minta Proyek PSEL Jalan Terus
Berjalan Satu Dekade,...
Berjalan Satu Dekade, Proyek CPEC China Pakistan Diwarnai Beragam Masalah
KPK Diminta Soroti Dugaan...
KPK Diminta Soroti Dugaan Masalah Proyek di Dua Eks Stafsus Milenial
Berita Terkini
Begal dan Curanmor,...
Begal dan Curanmor, Kasus Besar yang Diungkap Polda Riau dalam Semalam
9 menit yang lalu
Stafsus Menag Tinjau...
Stafsus Menag Tinjau GKJ Nusukan Solo, Jamin Kebebasan Beribadah
6 jam yang lalu
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
8 jam yang lalu
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
10 jam yang lalu
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
10 jam yang lalu
Roy Suryo Titip Pesan...
Roy Suryo Titip Pesan ke Massa Aksi Demo: Jangan Disusupi, Aparat Harus Humanis
10 jam yang lalu
Infografis
5 Rudal Paling Mematikan...
5 Rudal Paling Mematikan di Dunia, Satan II Rusia Bisa Hancurkan Banyak Kota Sekaligus
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved