Rencana Pemprov DKI Picu Warga Blokade TPST Bantar Gebang
Rabu, 22 Juni 2016 - 17:03 WIB
Rencana Pemprov DKI Picu Warga Blokade TPST Bantar Gebang
A
A
A
JAKARTA - Aksi blokade yang dilakukan ribuan warga Bantar Gebang dipicu rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menginginkan swakelola TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Koordinator aksi Wandi (45) mengatakan, warga sekitar TPST Bantar Gebang melakukan aksi blokade ini dpicu rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan swakelola TPST Bantar Gebang. ”Dengan swakeloka tidak akan ada bantuan sosial berupa tipping fee kepada warga sekitar,” ungkap Wandi (45) kepada wartawan, Selasa (22/6/2016).
Melalui swakelola, lanjut Wandi, warga ke depannya meminta sumbangan untuk pembangunan di wilayah TPST Bantar Gebang harus mengajukan kepada Pemprov DKI. Selain swakelola, warga juga menolak keras truk sampah DKI masuk lagi ke TPST Bantar Gebang lebih dari 2.000 ton.
Pasalnya, Wandi mengungkapkan, berdasarkan nota kesapahaman (MoU) antara DKI Jakarta dengan GTJ, bahwa per Januari 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPST mencapai 2.000 ton per hari.
Namun kenyatannya jumlah sampah yang masuk mencapai 6.000-7.000 per hari. ”Aksi kami ini murni sebagai kontrol terhadap lingkungan sendiri, karena jumlah sampah yang masuk melebihi perjanjian sangat merugikan lingkungan kami, wilayah kami menjadi tercemar,” katanya.
Wandi mencontohkan, air tanah di lingkungan rumahnya sudah tercemar sampah. Warga terpaksa membeli air bersih sebesar Rp 4.000 per galon untuk dikonsumsi atau keperluan memasak. Kondisi ini kata dia, diperparah dengan jumlah sampah yang melebihi perjanjian antara kedua belah pihak.
Koordinator aksi Wandi (45) mengatakan, warga sekitar TPST Bantar Gebang melakukan aksi blokade ini dpicu rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan swakelola TPST Bantar Gebang. ”Dengan swakeloka tidak akan ada bantuan sosial berupa tipping fee kepada warga sekitar,” ungkap Wandi (45) kepada wartawan, Selasa (22/6/2016).
Melalui swakelola, lanjut Wandi, warga ke depannya meminta sumbangan untuk pembangunan di wilayah TPST Bantar Gebang harus mengajukan kepada Pemprov DKI. Selain swakelola, warga juga menolak keras truk sampah DKI masuk lagi ke TPST Bantar Gebang lebih dari 2.000 ton.
Pasalnya, Wandi mengungkapkan, berdasarkan nota kesapahaman (MoU) antara DKI Jakarta dengan GTJ, bahwa per Januari 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPST mencapai 2.000 ton per hari.
Namun kenyatannya jumlah sampah yang masuk mencapai 6.000-7.000 per hari. ”Aksi kami ini murni sebagai kontrol terhadap lingkungan sendiri, karena jumlah sampah yang masuk melebihi perjanjian sangat merugikan lingkungan kami, wilayah kami menjadi tercemar,” katanya.
Wandi mencontohkan, air tanah di lingkungan rumahnya sudah tercemar sampah. Warga terpaksa membeli air bersih sebesar Rp 4.000 per galon untuk dikonsumsi atau keperluan memasak. Kondisi ini kata dia, diperparah dengan jumlah sampah yang melebihi perjanjian antara kedua belah pihak.
(whb)
