Ombudsman Periksa Dokumen Lift Jatuh di RS Fatmawati
Senin, 20 Juni 2016 - 17:06 WIB
Ombudsman Periksa Dokumen Lift Jatuh di RS Fatmawati
A
A
A
JAKARTA - Tekait jatuhnya lift di RS Fatmawati Jakarta Selatan, Ombudsman ikut melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen pembangunan dan pemeliharan lift tersebut.
Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat Ombudsman, Saputra Malik mengatakan, dia telah meminta sejumlah dokumen kepada manajemen RSUP Fatmawati terkait insiden jatuhnya lift tersebut. Dia pun datang sesuai tugas yang diberikam langsung oleh pimpinan Ombudsman.
"Kami baru minta dokumen ke manajemen RS Fatmawati, jadi kami belum bisa simpulkan karena harus diperiksa dahulu dokumen itu," ujarnya di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016i7).
Menurutnya, setelah dokumen yang diminta itu diterima, dalam waktu 24 jam, dia akan segera memberikan kesimpulan. Adapun dokumen yang dia minta itu terkait perencanaan dibangunnya rumah sakit tersebut hingga pemeliharaannya.
"Kami periksa juga administrasinya, seperti perencanaan bangunan soal listriknya, desainnya, pemasangannya, dan pemeliharaannya. Saya barusan minta dokumen servis berkala," tuturnya.
"Ombudsman ingin pastikan gedung pemerintah clear safety untuk digunakan publik. Untuk kerjasama pihak ketiga juga harus perusahaan yang berizin," tutupnya.
Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat Ombudsman, Saputra Malik mengatakan, dia telah meminta sejumlah dokumen kepada manajemen RSUP Fatmawati terkait insiden jatuhnya lift tersebut. Dia pun datang sesuai tugas yang diberikam langsung oleh pimpinan Ombudsman.
"Kami baru minta dokumen ke manajemen RS Fatmawati, jadi kami belum bisa simpulkan karena harus diperiksa dahulu dokumen itu," ujarnya di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016i7).
Menurutnya, setelah dokumen yang diminta itu diterima, dalam waktu 24 jam, dia akan segera memberikan kesimpulan. Adapun dokumen yang dia minta itu terkait perencanaan dibangunnya rumah sakit tersebut hingga pemeliharaannya.
"Kami periksa juga administrasinya, seperti perencanaan bangunan soal listriknya, desainnya, pemasangannya, dan pemeliharaannya. Saya barusan minta dokumen servis berkala," tuturnya.
"Ombudsman ingin pastikan gedung pemerintah clear safety untuk digunakan publik. Untuk kerjasama pihak ketiga juga harus perusahaan yang berizin," tutupnya.
(ysw)
