Apabila Tidak Efektif, DKI Akan Cabut Sistem Ganjil Genap
Senin, 20 Juni 2016 - 00:19 WIB
Apabila Tidak Efektif, DKI Akan Cabut Sistem Ganjil Genap
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencabut kebijakan sistem ganjil genap apabila hasil ujicoba pada 20 Juli 2016 tidak efektif. Sistem ganjil-genap secara manual dinilai tidak akan mendorong pengendara pribadi ke angkutan umum.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk mengatasi kemacetan dibutuhkan sebuah pembatasan kendaraan pribadi. Idealnya adalah Elektronik Road Pricing (ERP) yang kini tengah dipersiapkan berikut dengan fasilitas pendukungnya.
Untuk itu, lanjut Djarot, apabila ujicoba sistem ganjil genap yang akan diberlakukan pada 20 Juli mendatang sama seperti diberlakukannya 3 in 1 atau justru lebih memperparah kemacetan, kebijakan tersebut harus dicabut. (Baca: Pemprov DKI Harus Paparkan Teknis Penerapan Ganjil Genap)
"ERP kan baru tahun depan penerapanya. Tahun ini lagi dipersiapkan. Nah sementara ini pembatasanya ganjil-genap, tapi harus dikaji dulu nih dalam ujicoba. Kalau tidak efektif, ya cabut," kata Djarot di Jakarta, Minggu 19 Juni 2016.
Djarot menjelaskan, saat ini Pemprov DKI sedang membangun transportasi massal yang ditargetkan pada lima-10 tahun mendatang, kemacetan di Jakarta bisa terurai. Di antaranya yakni Mass Rapid Transit (MRT), peningkatan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya yang saling terintegrasi.
Dalam waktu dekat ini, lanjut Djarot, DKI sedang fokus meningkatkan layanan BRT dan menjaga sterilisasi bus. Untuk mendukung langkah tersebut, DKI memiliki beragam rekayasa lalu lintas apabila kebijakan sistem ganji genap tidak efektif.
"Kami bisa mengatur waktu kerja perkantoran dengan anak-anak sekolah. Banyak rekaya yang bisa kita lakukan, tapi harus dikaji. Sekarang kendaraan baru di Jakarta tiap hari ada 1.000 baik roda dua maupun roda empat. Belum lagi Jabodetabek, kami tidak bisa lagi untuk menambah rasio jalan, kami harus paksa mereka menggunakan transportasi publik," pungkasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk mengatasi kemacetan dibutuhkan sebuah pembatasan kendaraan pribadi. Idealnya adalah Elektronik Road Pricing (ERP) yang kini tengah dipersiapkan berikut dengan fasilitas pendukungnya.
Untuk itu, lanjut Djarot, apabila ujicoba sistem ganjil genap yang akan diberlakukan pada 20 Juli mendatang sama seperti diberlakukannya 3 in 1 atau justru lebih memperparah kemacetan, kebijakan tersebut harus dicabut. (Baca: Pemprov DKI Harus Paparkan Teknis Penerapan Ganjil Genap)
"ERP kan baru tahun depan penerapanya. Tahun ini lagi dipersiapkan. Nah sementara ini pembatasanya ganjil-genap, tapi harus dikaji dulu nih dalam ujicoba. Kalau tidak efektif, ya cabut," kata Djarot di Jakarta, Minggu 19 Juni 2016.
Djarot menjelaskan, saat ini Pemprov DKI sedang membangun transportasi massal yang ditargetkan pada lima-10 tahun mendatang, kemacetan di Jakarta bisa terurai. Di antaranya yakni Mass Rapid Transit (MRT), peningkatan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya yang saling terintegrasi.
Dalam waktu dekat ini, lanjut Djarot, DKI sedang fokus meningkatkan layanan BRT dan menjaga sterilisasi bus. Untuk mendukung langkah tersebut, DKI memiliki beragam rekayasa lalu lintas apabila kebijakan sistem ganji genap tidak efektif.
"Kami bisa mengatur waktu kerja perkantoran dengan anak-anak sekolah. Banyak rekaya yang bisa kita lakukan, tapi harus dikaji. Sekarang kendaraan baru di Jakarta tiap hari ada 1.000 baik roda dua maupun roda empat. Belum lagi Jabodetabek, kami tidak bisa lagi untuk menambah rasio jalan, kami harus paksa mereka menggunakan transportasi publik," pungkasnya.
(mhd)
