Menolak Audit BPK Tapi Mau Konsultasi, KPK Dinilai Plin-plan
Sabtu, 18 Juni 2016 - 15:50 WIB
Menolak Audit BPK Tapi Mau Konsultasi, KPK Dinilai Plin-plan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mempertanyakan sikap KPK yang seperti orang plin-plan dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, KPK menolak audit BPK, disisi lain KPK bermasud menemui BPK untuk meminta saran dan berkonsultasi di kasus RS Sumber Waras itu.
"Ngapain KPK ke BPK lagi, kalau memang sudah bilang tak ada kerugian. Buat apa ke BPK lagi? Kalau tak mau pakai audit BPK, sudah saja tak usah konsultasi, kan gitu," tuturnya dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
"Ini kasus jadi keributan di masyarakat atau jadi retorika orang-orang, tapi yang berdosanya itu justru santai-santai saja," jelasnya.
Lulung menambahkan, di kasus RS Sumber Waras itu, dia pun sejatinya cukup frustasi. Sebabnya, persoalan hukum yang ada di negara ini, faktanya begitu mudah diselesaikan hanya dengan kekuasaan belaka, seperti di kasus Sumber Waras ini.
"Kasus Sumber Waras melibatkan berbagai orang dan pihak. Lembaga pemeriksa keuangan itu dibentuk sesuai kebutuhan pemerintah. Dan seharusnya, sebagai auditor negara, itu diterima dahulu biar pengadilan yang memutus, jangan kita saling berkata ini tak salah, itu benar," tutupnya.
"Ngapain KPK ke BPK lagi, kalau memang sudah bilang tak ada kerugian. Buat apa ke BPK lagi? Kalau tak mau pakai audit BPK, sudah saja tak usah konsultasi, kan gitu," tuturnya dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
"Ini kasus jadi keributan di masyarakat atau jadi retorika orang-orang, tapi yang berdosanya itu justru santai-santai saja," jelasnya.
Lulung menambahkan, di kasus RS Sumber Waras itu, dia pun sejatinya cukup frustasi. Sebabnya, persoalan hukum yang ada di negara ini, faktanya begitu mudah diselesaikan hanya dengan kekuasaan belaka, seperti di kasus Sumber Waras ini.
"Kasus Sumber Waras melibatkan berbagai orang dan pihak. Lembaga pemeriksa keuangan itu dibentuk sesuai kebutuhan pemerintah. Dan seharusnya, sebagai auditor negara, itu diterima dahulu biar pengadilan yang memutus, jangan kita saling berkata ini tak salah, itu benar," tutupnya.
(ysw)
