BPK Diminta Beberkan Hasil Audit RS Sumber Waras ke Publik
Sabtu, 18 Juni 2016 - 12:56 WIB
BPK Diminta Beberkan Hasil Audit RS Sumber Waras ke Publik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DKPR Fadli Zon menyarankan pada BPK RI untuk membeberkan semua hasil auditnya dalam kasus RS Sumber Waras agar masyarakat tahu siapa yang salah di kasus tersebut.
"BPK buka saja hasil audit semuanya, investigasi juga. Sebab kredibilitas BPK sedang dipertaruhkan dengan KPK ini. Gelar perkara saja ke publik, biar lihat nanti masyarakat yang menilai," ujar Fadli Zon saat diskusi di Menteng, Jalpus, Sabtu (18/6/2016).
Menurutnya, itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan. Sebab kasus tersebut sudah menjadi milik publik pula. Apalagi, Pemprov DKI membelinya pakai uang rakyat. Dia pun yakin, jika BPK itu sudah melakukan tindakan benar dan hasil auditnya pun bisa dipercaya sepenuhnya
Buka ke publik, kalau tidak, bubarkan saja BPK. Saya sudah yakin kok dengan yg dilakukan BPK itu. Ini skandal besar, kerugian miliaran masa dilepaskan, tapi yang kecil ditangkapi," tuturnya.
Sementara itu, Ahli Hukum Teman Ahok Andi P Syafrani menerangkan, kalau sejak awal, memang tak ada temuan unsur pidana soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka itu, dia pun mempertanyakan hasil audit BPK RI itu karena tak dianggap benar.
"Ukuran kebenaran ada pada dasar hukum yang dipakai pengujiannya sebagai perbuatan yang terjadi. Kalau tidak sesuai yah tentu hasil analisanya tak bisa dipakai juga dong," tuturnya.
"Dan hasil audit BPK itu tak dapat dipakai. Misalnya, Auditor diminta mengaudit keuangan di tahun 2005, dia pakai sistem akuntansi tahun lama, padahal sistemnya telah berubah, tentu itu tak bisa dipakai dong," tutupnya.
"BPK buka saja hasil audit semuanya, investigasi juga. Sebab kredibilitas BPK sedang dipertaruhkan dengan KPK ini. Gelar perkara saja ke publik, biar lihat nanti masyarakat yang menilai," ujar Fadli Zon saat diskusi di Menteng, Jalpus, Sabtu (18/6/2016).
Menurutnya, itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan. Sebab kasus tersebut sudah menjadi milik publik pula. Apalagi, Pemprov DKI membelinya pakai uang rakyat. Dia pun yakin, jika BPK itu sudah melakukan tindakan benar dan hasil auditnya pun bisa dipercaya sepenuhnya
Buka ke publik, kalau tidak, bubarkan saja BPK. Saya sudah yakin kok dengan yg dilakukan BPK itu. Ini skandal besar, kerugian miliaran masa dilepaskan, tapi yang kecil ditangkapi," tuturnya.
Sementara itu, Ahli Hukum Teman Ahok Andi P Syafrani menerangkan, kalau sejak awal, memang tak ada temuan unsur pidana soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka itu, dia pun mempertanyakan hasil audit BPK RI itu karena tak dianggap benar.
"Ukuran kebenaran ada pada dasar hukum yang dipakai pengujiannya sebagai perbuatan yang terjadi. Kalau tidak sesuai yah tentu hasil analisanya tak bisa dipakai juga dong," tuturnya.
"Dan hasil audit BPK itu tak dapat dipakai. Misalnya, Auditor diminta mengaudit keuangan di tahun 2005, dia pakai sistem akuntansi tahun lama, padahal sistemnya telah berubah, tentu itu tak bisa dipakai dong," tutupnya.
(ysw)
