DPR Ingin Konfrontasi Data BPK-KPK Soal RS Sumber Waras
Jum'at, 17 Juni 2016 - 15:54 WIB
DPR Ingin Konfrontasi Data BPK-KPK Soal RS Sumber Waras
A
A
A
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah benar dalam menjalankan tugasnya terkait hasil dari audit adanya kerugian negara dari kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya merasa ini sudah jelas ada pelanggaran di RS Sumber Waras. Apa yang dilakukan oleh BPK juga sudah jelas menurut saya benar," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (17/6/2016). Fadli menuturkan, BPK telah melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya. Tetapi, dengan hasil audit BPK yang masih diragukan, Fadli menyebut BPK dalam hal ini seperti tidak berfungsi.
"Kalau BPK sudah tidak dianggap lagi ya bubarkan saja. Jadi kita melihat di sini, bisa dikalahkan oleh suatu pendapat dari lembaga kalau seperti itu kalau tidak didudukan, adu saja dikonfrontasi data-data yang ada, Saya kira itu akan lebih bagus untuk mencari kebenaran," tandasnya.
Fadli melihat, hasil dari audit BPK sudah benar. Akan tetapi, KPK yang juga mengurus masalah RS Sumber Waras ini menganggap tidak bermasalah. Fadli menilai, dalam hal ini terjadi kepentingan tertentu yang ada di dalam tubuh KPK.
"Ya saya kira ada kecenderungan itu, karena KPK sekarang itu tidak lebih independen, mudah dipanggil oleh kekuasaan. KPK juga jadi mudah diintervensi. Paling tidak komisioner komisioner masakan gampang dipanggil diperintah disuruh ini disuruh itu," jelasnya.
"Saya merasa ini sudah jelas ada pelanggaran di RS Sumber Waras. Apa yang dilakukan oleh BPK juga sudah jelas menurut saya benar," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (17/6/2016). Fadli menuturkan, BPK telah melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya. Tetapi, dengan hasil audit BPK yang masih diragukan, Fadli menyebut BPK dalam hal ini seperti tidak berfungsi.
"Kalau BPK sudah tidak dianggap lagi ya bubarkan saja. Jadi kita melihat di sini, bisa dikalahkan oleh suatu pendapat dari lembaga kalau seperti itu kalau tidak didudukan, adu saja dikonfrontasi data-data yang ada, Saya kira itu akan lebih bagus untuk mencari kebenaran," tandasnya.
Fadli melihat, hasil dari audit BPK sudah benar. Akan tetapi, KPK yang juga mengurus masalah RS Sumber Waras ini menganggap tidak bermasalah. Fadli menilai, dalam hal ini terjadi kepentingan tertentu yang ada di dalam tubuh KPK.
"Ya saya kira ada kecenderungan itu, karena KPK sekarang itu tidak lebih independen, mudah dipanggil oleh kekuasaan. KPK juga jadi mudah diintervensi. Paling tidak komisioner komisioner masakan gampang dipanggil diperintah disuruh ini disuruh itu," jelasnya.
(whb)
