Serbu Balai Kota, Buruh Desak Ahok Ditangkap
Rabu, 01 Juni 2016 - 12:35 WIB
Serbu Balai Kota, Buruh Desak Ahok Ditangkap
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat siang ini. Kedatangan mereka sebagai rangkaian 'Buruh Geruduk Balai Kota dan KPK 2 Hari Berturut-turut'.
Orator yang ada di mobil komando menyerukan jika Gubernur DKI Jakarta telah mengedepankan uang DP dan CSR dari pengusaha dalam membangun ibukota.
"Kebijakan Ahok sangat membahayakan kedaulatan negara dan sistem demokrasi yang ada. Karena Ahok tunduk pada kepentingan pemilik modal," ujar orator didepan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Dalam keterangan rilis yang diterima, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku saat ini kaum buruh mulai sadar jika banyak kebijakan Ahok yang dinilai anti terhadap demokrasi. Salah satunya kebijakan soal aksi unjuk rasa.
"Dia (Ahok) satu-satunya gubernur yang getol membuat Pergub mengenai larangan melakukan aksi unjuk rasa kecuali di tiga tempat. Aksi demonstrasi sesuatu yang sangat dibenci pemilik modal karena menganggu kepentingan menguasai negara," ujar Iqbal.
Tak hanya itu, menurut Iqbal dirugikan dengan kebijakan Ahok seperti pembatasan tempat aksi, adanya kebijakan upah murah, penggunaan outsourcing di perusahaan-perusahaan pemberi CSR, tidak ada rusun buru, dan ongkos transportasi yang mahal.
"Maka dari itu kami menuntut KPK untuk menetapkan Gubernur Ahok sebagai tersangka atas dugaan korupsi RS Sumber Waras, Reklamasi dan penyalahgunaan diskresi," tukasnya.
"Jika KPK tidak memperhatikan tuntutan buruh ini maka aksi buruh akan dilakukan terus menerus dan tidak menutup kemungkinan demonstrasi yang meluas dan melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa," tegasnya.
Orator yang ada di mobil komando menyerukan jika Gubernur DKI Jakarta telah mengedepankan uang DP dan CSR dari pengusaha dalam membangun ibukota.
"Kebijakan Ahok sangat membahayakan kedaulatan negara dan sistem demokrasi yang ada. Karena Ahok tunduk pada kepentingan pemilik modal," ujar orator didepan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Dalam keterangan rilis yang diterima, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku saat ini kaum buruh mulai sadar jika banyak kebijakan Ahok yang dinilai anti terhadap demokrasi. Salah satunya kebijakan soal aksi unjuk rasa.
"Dia (Ahok) satu-satunya gubernur yang getol membuat Pergub mengenai larangan melakukan aksi unjuk rasa kecuali di tiga tempat. Aksi demonstrasi sesuatu yang sangat dibenci pemilik modal karena menganggu kepentingan menguasai negara," ujar Iqbal.
Tak hanya itu, menurut Iqbal dirugikan dengan kebijakan Ahok seperti pembatasan tempat aksi, adanya kebijakan upah murah, penggunaan outsourcing di perusahaan-perusahaan pemberi CSR, tidak ada rusun buru, dan ongkos transportasi yang mahal.
"Maka dari itu kami menuntut KPK untuk menetapkan Gubernur Ahok sebagai tersangka atas dugaan korupsi RS Sumber Waras, Reklamasi dan penyalahgunaan diskresi," tukasnya.
"Jika KPK tidak memperhatikan tuntutan buruh ini maka aksi buruh akan dilakukan terus menerus dan tidak menutup kemungkinan demonstrasi yang meluas dan melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa," tegasnya.
(ysw)
