Soal 3 in 1, Ahok Jangan Takut Dianggap Banci
Rabu, 18 Mei 2016 - 01:07 WIB
Soal 3 in 1, Ahok Jangan Takut Dianggap Banci
A
A
A
JAKARTA - Setelah dihapuskannya kawasan 3 in 1, sejumlah jalan protokol di Jakarta macet parah. DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) jangan takut dianggap banci jika kembali menerapkan kawasan 3 in 1 untuk mengatasi kemacetan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani menyebutkan, hasil riset penghapusan 3 in 1 diakui Pemprov DKI menambah kemacetan.
"Jadi jangan takut dianggap banci kalau kembali menerapkan 3 in 1, toh ini juga demi kepentingan masyarakat," terangnya kepada wartawan, Selasa (17/5/2016)
Dia berharap disisa kepemimpinannya, Ahok menunjukan kebijakanya yang benar-benar membawa Jakarta menjadi lebih baik. Sehingga, ketika dia tidak terpilih, penerusnya bisa lebih mudah untuk melanjutkannya.
"Pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus bersama-sama. Sebagai regulator, pemimpin memang berhak mengeluarkan kebijakan. Tapi kalau hasilnya menambah masalah, tidak ada salahnya mencabut kembali kebijakannya," katanya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Joko Triyono menuturkan, kemacetan di Jakarta hampir sebagian besar disebabkan oleh kendaraan pribadi dari luar daerah Jakarta.
Untuk itu, penyelesaiannya harus dengan mempercepat program angkutan umum menyasar hingga kawasan pemukiman dengan bantuan Badan Pengelola transportasi Jakarta (BPTJ). "Layanan angkutan umum terintegrasi mutlak dilakukan dan ERP harus dipercepat," ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani menyebutkan, hasil riset penghapusan 3 in 1 diakui Pemprov DKI menambah kemacetan.
"Jadi jangan takut dianggap banci kalau kembali menerapkan 3 in 1, toh ini juga demi kepentingan masyarakat," terangnya kepada wartawan, Selasa (17/5/2016)
Dia berharap disisa kepemimpinannya, Ahok menunjukan kebijakanya yang benar-benar membawa Jakarta menjadi lebih baik. Sehingga, ketika dia tidak terpilih, penerusnya bisa lebih mudah untuk melanjutkannya.
"Pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus bersama-sama. Sebagai regulator, pemimpin memang berhak mengeluarkan kebijakan. Tapi kalau hasilnya menambah masalah, tidak ada salahnya mencabut kembali kebijakannya," katanya.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Joko Triyono menuturkan, kemacetan di Jakarta hampir sebagian besar disebabkan oleh kendaraan pribadi dari luar daerah Jakarta.
Untuk itu, penyelesaiannya harus dengan mempercepat program angkutan umum menyasar hingga kawasan pemukiman dengan bantuan Badan Pengelola transportasi Jakarta (BPTJ). "Layanan angkutan umum terintegrasi mutlak dilakukan dan ERP harus dipercepat," ujarnya.
(ysw)
