Komentar Ahok Kerap Menjadi Bumerang
Selasa, 19 April 2016 - 22:11 WIB
Komentar Ahok Kerap Menjadi Bumerang
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan pedas yang kerap dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap instansi dan perorangan seringkali menjadi bumerang. Ahok pun diminta lebih bisa menahan diri dan mempercayakan staf-stafnya bekerja.
Pengamat tata kota dan kebijakan publik dari Univeristas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, persoalan RS Sumber Waras yang menjadi pokok perbedaan adalah penilaian Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) yang berdasarkan pintu masuk ke RS tersebut. Menurut Joga, salah satu pihak menilai NJOP dari Jalan Kyai Tapa, berarti NJOP-nya lebih mahal.
Satu pihak lain melihat dari Jalan Tomang yang NJOP-nya lebih rendah."Saya berharap Dinas Tata Kota, Badan Aset Pemprov DKI, BPN DKI dapat memastikan sertifikat kepemilikan lahannya bagaimana, apakah hanya satu atau lebih dan dicek darimana pintu masuknya, karena nanti akan berpengaruh terhadap NJOP yang ditawarkan," jelas Joga saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/4/2016).
Joga mengatakan, jika langkah di atas sudah dijalankan, kemungkinan tidak akan ada saling tuding kesalahan dalam mengaudit hal tersebut. Apalagi sampai Ahok meragukan hasil audit investigasi tersebut dengan menyatakan BPK Ngaco.
Akibat ucapan itu, BPK merasa direndahkan sebagai sebuah lembaga negara. "Ya itu yang kita sesalkan komentar-komentar Ahok seringkali malah menjadi bumerang, buat blunder sendiri, padahal kalau sedikit diam, biarkan instansi terkait dan staf-nya bekerja, malah tidak akan banyak masalah. Kalau sudah begini ada yang sampai sakit hati direndahkan maka persoalannya menjadi melebar kemana-mana," tambahnya.
Joga menegaskan semua pihak termasuk Ahok harus menghormati hasil audit BPK. Bahkan, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan jika Ahok tidak terima akan hasil audit, bisa langsung ke pengadilan.
Pengamat tata kota dan kebijakan publik dari Univeristas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, persoalan RS Sumber Waras yang menjadi pokok perbedaan adalah penilaian Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) yang berdasarkan pintu masuk ke RS tersebut. Menurut Joga, salah satu pihak menilai NJOP dari Jalan Kyai Tapa, berarti NJOP-nya lebih mahal.
Satu pihak lain melihat dari Jalan Tomang yang NJOP-nya lebih rendah."Saya berharap Dinas Tata Kota, Badan Aset Pemprov DKI, BPN DKI dapat memastikan sertifikat kepemilikan lahannya bagaimana, apakah hanya satu atau lebih dan dicek darimana pintu masuknya, karena nanti akan berpengaruh terhadap NJOP yang ditawarkan," jelas Joga saat dihubungi Sindonews, Selasa (19/4/2016).
Joga mengatakan, jika langkah di atas sudah dijalankan, kemungkinan tidak akan ada saling tuding kesalahan dalam mengaudit hal tersebut. Apalagi sampai Ahok meragukan hasil audit investigasi tersebut dengan menyatakan BPK Ngaco.
Akibat ucapan itu, BPK merasa direndahkan sebagai sebuah lembaga negara. "Ya itu yang kita sesalkan komentar-komentar Ahok seringkali malah menjadi bumerang, buat blunder sendiri, padahal kalau sedikit diam, biarkan instansi terkait dan staf-nya bekerja, malah tidak akan banyak masalah. Kalau sudah begini ada yang sampai sakit hati direndahkan maka persoalannya menjadi melebar kemana-mana," tambahnya.
Joga menegaskan semua pihak termasuk Ahok harus menghormati hasil audit BPK. Bahkan, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan jika Ahok tidak terima akan hasil audit, bisa langsung ke pengadilan.
(whb)
