DPR Akan Panggil Eks Plt Ketua KPK Terkait Sumber Waras
Selasa, 19 April 2016 - 17:10 WIB
DPR Akan Panggil Eks Plt Ketua KPK Terkait Sumber Waras
A
A
A
JAKARTA - DPR akan memanggil mantan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki untuk mengonfirmasi terkait permintaan KPK kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, setelah tiga jam melakukan rapat koordinasi dengan BPK, ada tiga poin kesimpulan. Pertama, soal laporan dan penyimpangan yang ditemukan BPK terkait audit suatu kasus selama tiga tahun terkahir ini.
Kedua, tentang audit kasus mana saja yang telah ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dan ketiga tentang kejelasan kasus RS Sumber Waras.
"Tadi dijelaskan persoalan posisi RS Sumber Waras dalam konteks audit investigasi dan segala macamnya, kami masih perdalam. Dari audit ini kami pakai untuk mengonfirmasi kebenarannya pada pihak terkait (KPK)," jelas Desmond pada wartawan di Gedung BPK RI, Selasa (19/4/2016).
Menurut Desmond, hasil audit sebenarnya yang dipaparkan BPK ke anggota Komisi III DPR itu akan dikonfirmasi pada pihak lainnya, termasuk ke mantan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Sebab, pada masa kepemimpinan dialah KPK meminta BPK untuk melakukan audit kasus RS Sumber Waras.
"Kami akan panggil Pak Taufiequrachman Ruki karena KPK periode lalu yang minta BPK melakukan audit. Dan hasil audit itu diterima KPK lalu juga dan komisionernya. Jadi, BPK melakukan audit itu memang permintaan KPK, surat resminya ditunjukan pada kami. Jadi, tidak betul itu kalau seolah BPK itu tak profesional, itu sesuai permintaan KPK kok," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, setelah tiga jam melakukan rapat koordinasi dengan BPK, ada tiga poin kesimpulan. Pertama, soal laporan dan penyimpangan yang ditemukan BPK terkait audit suatu kasus selama tiga tahun terkahir ini.
Kedua, tentang audit kasus mana saja yang telah ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dan ketiga tentang kejelasan kasus RS Sumber Waras.
"Tadi dijelaskan persoalan posisi RS Sumber Waras dalam konteks audit investigasi dan segala macamnya, kami masih perdalam. Dari audit ini kami pakai untuk mengonfirmasi kebenarannya pada pihak terkait (KPK)," jelas Desmond pada wartawan di Gedung BPK RI, Selasa (19/4/2016).
Menurut Desmond, hasil audit sebenarnya yang dipaparkan BPK ke anggota Komisi III DPR itu akan dikonfirmasi pada pihak lainnya, termasuk ke mantan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Sebab, pada masa kepemimpinan dialah KPK meminta BPK untuk melakukan audit kasus RS Sumber Waras.
"Kami akan panggil Pak Taufiequrachman Ruki karena KPK periode lalu yang minta BPK melakukan audit. Dan hasil audit itu diterima KPK lalu juga dan komisionernya. Jadi, BPK melakukan audit itu memang permintaan KPK, surat resminya ditunjukan pada kami. Jadi, tidak betul itu kalau seolah BPK itu tak profesional, itu sesuai permintaan KPK kok," pungkasnya.
(whb)
