Abaikan Rakyat Kecil, Pengamat: Kebijakan Ahok Bernuansa Oligarki
Senin, 18 April 2016 - 21:29 WIB
Abaikan Rakyat Kecil, Pengamat: Kebijakan Ahok Bernuansa Oligarki
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bernuansa oligarki.
“Ahok menuai kritik dan perlawanan publik disebabkan antara lain tidak adanya partisipasi Kebijakan reklamasi publik dan transparansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Senin (18/4/2016).
Dalam banyak kebijakan, Ahok kerap menyingkirkan partisipasi publik. Bahkan untuk berdiskusi secara terbuka yang melibatkan masyarakat luas termasuk dengan para nelayan korban reklamasi juga diabaikan.
Dengan sikap tersebut, lanjutnya, maka prinsip penting good governance yang selama ini dielukan Ahok pun dilanggar sendiri.
“Jangan salahkan publik menuduh kebijakan Ahok ditunggangi kepentingan pengusaha property dan dianggap sebagai gubernur reklamasi. Sebab publik memang tidak diberikan kesempatan berargumentasi dan memperoleh informasi yang jelas manfaat reklamasi tersebut bagi masyarakat,” tambahnya.
Ahok harus menghadapi konsekuensi yang didapat dari seluruh kebijaannya yang tidak pro terhadap rakyat.
“Ruang (diskusi) itu dalam setahun terakhir ditutup Ahok sendiri. Jadi bila saat ini Ahok banyak menuai kecaman publik. Itu konsekuensi yang harus dihadapi karena dia mengabaikan kebijakan," terangnya.
"Ironis bahwa kebijakan-kebijakan Ahok belakangan ini, baik soal reklamasi, penggusuran pasar ikan, dan sumber waras sangat bernuasa oligarkis,” tutup Zaki.
“Ahok menuai kritik dan perlawanan publik disebabkan antara lain tidak adanya partisipasi Kebijakan reklamasi publik dan transparansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Senin (18/4/2016).
Dalam banyak kebijakan, Ahok kerap menyingkirkan partisipasi publik. Bahkan untuk berdiskusi secara terbuka yang melibatkan masyarakat luas termasuk dengan para nelayan korban reklamasi juga diabaikan.
Dengan sikap tersebut, lanjutnya, maka prinsip penting good governance yang selama ini dielukan Ahok pun dilanggar sendiri.
“Jangan salahkan publik menuduh kebijakan Ahok ditunggangi kepentingan pengusaha property dan dianggap sebagai gubernur reklamasi. Sebab publik memang tidak diberikan kesempatan berargumentasi dan memperoleh informasi yang jelas manfaat reklamasi tersebut bagi masyarakat,” tambahnya.
Ahok harus menghadapi konsekuensi yang didapat dari seluruh kebijaannya yang tidak pro terhadap rakyat.
“Ruang (diskusi) itu dalam setahun terakhir ditutup Ahok sendiri. Jadi bila saat ini Ahok banyak menuai kecaman publik. Itu konsekuensi yang harus dihadapi karena dia mengabaikan kebijakan," terangnya.
"Ironis bahwa kebijakan-kebijakan Ahok belakangan ini, baik soal reklamasi, penggusuran pasar ikan, dan sumber waras sangat bernuasa oligarkis,” tutup Zaki.
(poe)
