Unjuk Rasa Menentang Eks PNPM Jadi Pendamping Desa Marak di Daerah
Selasa, 12 April 2016 - 20:49 WIB
Unjuk Rasa Menentang Eks PNPM Jadi Pendamping Desa Marak di Daerah
A
A
A
SURABAYA - Sejumlah unjuk rasa menentang keinginan eks fasilitator PNPM (Eks PNPM) untuk lolos secara otomatis sebagai pendamping desa merebak di berbagai daerah. Terakhir ratusan massa di Surabaya menentang keinginan eks fasilitator PNPM tersebut.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) Jawa Timur itu berunjuk rasa di depan Kompleks Gedung Grahadi Surabaya. Mereka secara bergantian melakukan orasi menentang aksi sepihak pendamping desa dari unsur eks PNPM.
Selain itu peserta aksi juga mengelar berbagai spanduk mengecam eks PNPM yang meminta perlakuan istimewa. “Kami prihatin atas aksi eks-PNPM yang meminta hak istimewa lolos secara otomatis sebagai pendamping desa,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Purnomo, Selasa (12/4/2016) dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke Sindonews.
Aksi serupa juga dilakukan ratusan massa di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Pemprov Sumatera Utara. Mereka juga mengecam aksi eks fasilitator PNPM yang meminta hak istimewa untuk secara otomatis lolos sebagai pendamping desa.
Sikap eks fasilitator PNPM itu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan karena menutup peluang elemen masyarakat lain untuk bisa menjadi pendamping desa. “Sikap eks PNPM itu tidak rasional. Mereka meminta kuota khusus sehingga menghalangi peluang bagi warga negara lain untuk menjadi pendamping desa,” ujar Korlap Aksi Irfan.
Unjuk rasa menentang keinginan eks PNPM lolos otomatis sebagai pendamping desa juga terjadi di Sumatera Selatan. Massa APPMI mencurigai aksi eks PNPM ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Hal itu terbukti dari berbagai isu yang dibawa oleh eks PNPM selalu dikaitkan dengan kinerja dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
“Isu yang dibawa eks PNPM tak jelas. Mulai dari politisasi dana desa hingga proses rekruitmen pendamping. Tetapi ujung-ujung mereka meminta lolos sebagai pendamping otomatis ini kan aneh,” ujar Korlap Aksi Eko Surbekti.
Seperti diketahui pendamping desa dari eks fasilitator PNPM terus melakukan aksi mendesak perpanjangan kontrak secara otomatis. Dalam satu bulan terakhir mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung DPR RI di Jakarta.
Terakhir massa yang tergabung dalam Badan Nasional Pemberdayaan Desa (BNPD) mengelar aksi menuntut rekruitmen pendamping desa ditiadakan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) Jawa Timur itu berunjuk rasa di depan Kompleks Gedung Grahadi Surabaya. Mereka secara bergantian melakukan orasi menentang aksi sepihak pendamping desa dari unsur eks PNPM.
Selain itu peserta aksi juga mengelar berbagai spanduk mengecam eks PNPM yang meminta perlakuan istimewa. “Kami prihatin atas aksi eks-PNPM yang meminta hak istimewa lolos secara otomatis sebagai pendamping desa,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Purnomo, Selasa (12/4/2016) dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke Sindonews.
Aksi serupa juga dilakukan ratusan massa di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Pemprov Sumatera Utara. Mereka juga mengecam aksi eks fasilitator PNPM yang meminta hak istimewa untuk secara otomatis lolos sebagai pendamping desa.
Sikap eks fasilitator PNPM itu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan karena menutup peluang elemen masyarakat lain untuk bisa menjadi pendamping desa. “Sikap eks PNPM itu tidak rasional. Mereka meminta kuota khusus sehingga menghalangi peluang bagi warga negara lain untuk menjadi pendamping desa,” ujar Korlap Aksi Irfan.
Unjuk rasa menentang keinginan eks PNPM lolos otomatis sebagai pendamping desa juga terjadi di Sumatera Selatan. Massa APPMI mencurigai aksi eks PNPM ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Hal itu terbukti dari berbagai isu yang dibawa oleh eks PNPM selalu dikaitkan dengan kinerja dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
“Isu yang dibawa eks PNPM tak jelas. Mulai dari politisasi dana desa hingga proses rekruitmen pendamping. Tetapi ujung-ujung mereka meminta lolos sebagai pendamping otomatis ini kan aneh,” ujar Korlap Aksi Eko Surbekti.
Seperti diketahui pendamping desa dari eks fasilitator PNPM terus melakukan aksi mendesak perpanjangan kontrak secara otomatis. Dalam satu bulan terakhir mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung DPR RI di Jakarta.
Terakhir massa yang tergabung dalam Badan Nasional Pemberdayaan Desa (BNPD) mengelar aksi menuntut rekruitmen pendamping desa ditiadakan.
(sms)
