Diperiksa KPK, Ahok Dicecar Soal Audit BPK
Selasa, 12 April 2016 - 17:23 WIB
Diperiksa KPK, Ahok Dicecar Soal Audit BPK
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan ini, Ahok dikonfirmasi silang soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Kita mencoba mengkroscek. Kan kita sudah memegang data audit BPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).
"Atau Pak Ahok punya bantahan dari sudut yang lain. Jadi dikroscek saja," imbuhnya.
Tak hanya mengkonfirmasi soal hasil audit BPK, KPK juga meminta keterangan dari Ahok soal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI itu.
"Ya semuanya kita kroscek, semuanya kita dalami, ada kesalahan yang fatal atau tidak, atau seperti dilansir BPK memang ada kerugian negara yang terjadi atau tidak. Itu semuanya sedang kita dalami ya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
Sebelumnya, Ahok menyatakan hasil audit BPK adalah tidak benar. Dalam auditnya, BPK menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp191,3 miliar.
"Kita mencoba mengkroscek. Kan kita sudah memegang data audit BPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).
"Atau Pak Ahok punya bantahan dari sudut yang lain. Jadi dikroscek saja," imbuhnya.
Tak hanya mengkonfirmasi soal hasil audit BPK, KPK juga meminta keterangan dari Ahok soal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI itu.
"Ya semuanya kita kroscek, semuanya kita dalami, ada kesalahan yang fatal atau tidak, atau seperti dilansir BPK memang ada kerugian negara yang terjadi atau tidak. Itu semuanya sedang kita dalami ya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
Sebelumnya, Ahok menyatakan hasil audit BPK adalah tidak benar. Dalam auditnya, BPK menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp191,3 miliar.
(ysw)
