Soal Pembahasan Raperda Reklamasi, Sekwan DPRD DKI Dipanggil KPK

Soal Pembahasan Raperda Reklamasi, Sekwan DPRD DKI Dipanggil KPK
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi mengaku sempat dipanggil KPK terkait kasus yang membelit M Sanusi mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Selama di KPK, Yuliadi dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang membelit M Sanusi.
"Ditanya soal tupoksi Sekwan dalam pembahasan Raperda, hanya itu saja. Kemudian melengkapi data-data yang digeledah KPK waktu itu," ujar Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Yuliadi menyebut hal yang lainnya yaitu urutan terkait pembahasan atas dua raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Urutan pembahasan masing-masing perda. Sudah itu saja (yang ditanyakan)," tukasnya.
Selama di KPK, Yuliadi dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang membelit M Sanusi.
"Ditanya soal tupoksi Sekwan dalam pembahasan Raperda, hanya itu saja. Kemudian melengkapi data-data yang digeledah KPK waktu itu," ujar Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Yuliadi menyebut hal yang lainnya yaitu urutan terkait pembahasan atas dua raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Urutan pembahasan masing-masing perda. Sudah itu saja (yang ditanyakan)," tukasnya.
(ysw)